PERCEPATAN PENGESAHAN REVISI UU ANTI TERORISME

DIVISI HUMAS POLRI

*PERCEPATAN PENGESAHAN REVISI UU ANTI TERORISME*

Jakarta.Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir sebagai pembicara dalam seminar “Pengesahan Revisi UU Antiteror” di Pullman Hotel, Jakarta pada pukul 14:30 WIB, Selasa (22/05/2018). Sementara Jendral TNI (Purn.) Dr. Moeloko, Kepala Staf Kepresidenan hadir sebagai keynote speaker.
Kemudian beberapa pembicara yang hadir yaitu Jaleswari Pramodhwardani selaku Deputi V Kepala Staf Kepresidenan lalu Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nakir sebagai Direktur Jenderal Strategi Pertahanan dan Kementerian Pertahanan RI. Selanjutnya Ridlwan Habib selaku Peneliti Terorisme dan Al Araf sebagai Direktur Eksekutif Imparsial. Acara ini dipandu langsung oleh Curie Maharani selaku Koordinator Kajian P8.
Dalam seminar ini fokus utama yang dibahas terkait upaya percepatan pengesahan revisi UU anti terorisme dimana isu terorisme saat ini bukan hanya menjadi isu nasional namun internasional dan kini sudah banyak negara-negara yang melakukan langkah preventif dengan bekerjasama di bidang pengamanan untuk menekan tingginya angka terorisme. Di Indonesia sendiri, kasus terorisme berawal pada tahun 2000 saat terjadi Bom Malam Natal. Kemudian Bom Bali tahun 2002 dan 2005.
Lalu menurut penuturan Irjen Pol Setyo Wasisto yang pada tahun 2009 yang saat itu menjabat sebagai Direktur Intel Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa saat kejadian Bom JW Marriott dan Ritz Carlton di Jakarta dirinya sedang dalam perjalanan menuju Polda Metro Jaya kemudian mendapat kabar bahwa ada bom meledak dan seketika menuju ke TKP. Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan bahwa dirinya menjadi salah satu saksi mata atas kejadian tersebut “Saya yang seketika setelah meledak ada di TKP dan saya mendapatkan potongan tubuh manusia dalam keadaan terpisah”.
Tercatat selama tiga tahun berturut-turut Indonesia menghadapi ancaman terorisme, yakni pada tahun 2011 setidaknya ada tiga insiden mulai dari Bom Cirebon (15 April) BOM Gading Serpong (22 April) dan Bom Solo (25 September). Kemudian pada 2012 terjadi Bom Solo (19 Agustus) dan di tahun 2013 ada Bom Polres Poso (9 Juni).
Berlanjut pada tahun 2016 terjadi Bom Thamrin di Jakarta tanggal 14 Januari yang sempat membuat kehebohan dan menjadikan Ibu kota pada situasi siaga I, namun polisi berhasil mengembalikan situasi menjadi kondusif. Lima bulan berselang Indonesia dikejutkan kembali dengan terungkapnya Bom Polres Surakarta pada 5 Juni. Kemudian disusul dengan Bom Gereja Medan (28 Agustus), Bom Gereja Samarinda (13 November) dan Bom Vihara Singkawang (14 November). Sedangkan pada 2017 terjadi bom di Kp. Melayu, Jakarta menggunakan bom dengan daya ledak yang tinggi dan dapat dirakit dari barang-barang yang ada di sekitar.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menegaskan bahwa insiden ledakan bom yang terjadi adalah bukan rekayasa mengingat banyaknya dari anggota Kepolisian yang gugur maupun luka akibat aksi teror bom ini. Karena menurut Irjen Pol Setyo wasisto tidak ada seorangpun yang mau merekayasa aksi pembunuhan keji seperti ini sekalipun itu sutradara terhebat di Hollywood.
Polri bersama pemerintah tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya pencegahan paham radikal ini, dikarenakan kerusakan yang diakibatkan begitu besar. Namun tampaknya Indonesia harus selalu bersiap siaga dalam memerangi terorisme mengingat rentetan kasus terorisme pada tahun 2018 ini yang juga kembali menimbulkan kecemasan dan keresahan di masyarakat.
Rentetan kasus terorisme berawal pada kerusuhan di Rutan Salemba Cabang Mako Brimob tanggal 10 Mei dengan drama penyanderaan 9 orang anggota Polri oleh para narapidana terorisme, 4 diantaranya berhasil diselamatkan namun Polri juga harus merelakan 5 anggota terbaiknya yang gugur saat bertugas. Satu hari kemudian pada 11 Mei kembali terjadi aksi penyerangan pada anggota Brimob.
Atas kejadian itu, Polri semakin meningkatkan pengamanan di wilayah hukumnya masing-masing. Namun, oknum-oknum teroris yang mengatasnamakan jihad dalam setiap aksinya seolah menantang dan terus berusaha menggoyahkan perdamaian dan persatuan NKRI dengan melancarkan aksi serangan bom beruntun di tiga gereja di Surabaya dan di Sidoarjp pada 13 Mei. Kemudian berselang satu hari pada 14 Mei Surabaya kembali diusik ketenangannya dengan adanya aksi penyerangan bom di Polrestabes Surabaya dan disusul dengan serangan di Polda Riau pada 16 Mei.
Terkait aksi teror ini Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan berupa keresahan masyarakat akan terjadinya hal serupa di masa mendatang. Selain itu juga rendahnya kepercayaan antar sesama. Adanya korban jiwa hingga harta, kemudian memukul beberapa sektor tempat kejadian seperti pariwisata dan bisnis.
Lalu, dampak yang tidak kalah bahayanya adalah turunnya kepercayaan dunia internasional terhadap keamanan Indonesia. Untuk itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo wasisto menyatakan bahwa telah melaporkan kepada Kapolri untuk mengundang para Kedubes yang ada di Indonesia untuk menjelaskan situasi Indonesia saat ini secara menyeluruh mengingat Indonesia akan menghadapi tiga agenda penting berskala nasional dan internasional yaitu Asian Games 2018, Pilkada serentak, serta IMF World Bank di Bali.
Oleh karena itu, Irjen Pol Setyo Wasisto kembali menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme secara terpadu akan mencapai kondisi yang ideal daripada menanganinya secara sektoral mengingat aksi teror yang semakin marak. Untuk itu, prioritas utamanya adalah dari sisi payung hukum maupun tanggung jawab bersama pemangku kepentingan serta dukungan publik dan media massa yang kuat terhadap Polri.
Terorisme adalah musuh bersama sehingga Polri tidak bisa bekerja sendiri karena keterbatasan sumber daya. Maka dalam hal ini mengharapkan adanya kerjasama yang baik dengan TNI, BNPT, BIN, pemerintah pusat dan daerah, tokoh agama serta masyarakat. Keterlibatan TNI sendiri saat ini adalah dari Kopassus yang siap membantu Densus 88.
Kemudian terdapat dua pendekatan yang digunakan, pertama adalah hard approach yang digunakan aparat penegak hukum untuk melaksanakan proses penegakan hukum dengan tegas dan profesional terhadap pelaku teroris dan jaringannya. Kedua adalah soft approach yaitu aparat penegak hukum melaksanakan deradikalisasi dan kontra radikalisasi dengan memperkuat daya tangkal masyarakat.
Menurut Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, upaya percepatan pengesahan revisi UU pemberantasan terorisme terkait beberapa hambatan yang dihadapi. Pertama, polisi bisa bergerak jika pelaku sudah terbukti melakukan tindakan terorisme. Kedua, polisi bisa menahan dan menggali informasi dalam waktu 7 hari dan pengintaian bisa dilakukan setelahnya. Ketiga, polisi bisa bersifat responsif bertindak jika ada aksi teror. Terakhir, kewenangan mencegah pelaku dalam aksi sangat lemah.
Sedangkan revisi UU 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sendiri yang pertama diajukan sejak bom Thamrin. Kedua, pembahasan masuk ke rancangan UU di DPR tetapi belum disahkan. Ketiga, pembentukan cyber troop dan pelaksanaan patroli cyber untuk antisipasi hoax dan cipta kamtibmas. Keempat, UU ini memuat kewenangan terkait penanganan aksi teror tetapi tidak ada pencegahan. Kelima, penanganan terpadu dan efektif butuh payung hukum yang lebih kuat. Terakhir, masih belum ada kesepahaman terkait beberapa pasal dalam RUU anti terorisme.
Dari sisi RUU anti terorisme sendiri ada beberapa materi perdebatan yaitu Pasal 1 Ayat 1 tentang definisi giat terorisme. Pasal 25 Ayat 2 tentang perpanjangan penahanan untuk terduga teroris. Pasal 31 Ayat 1 B tentang penyadapan terhadap terduga teroris. Pasal 12b Ayat 5 tentang pencabutan kewarganegaraan. Pasal 43 a tentang penahanan seseorang terduga selama 6 bulan. Pasal 43b Ayat 1 tentang bantuan TNI dalam penanggulangan terorisme. Selain itu, pembahasan ujaran kebencian juga perlu dimasukkan untuk memperkuat UU ITE.
Jakarta, 22 Mei 2018
KADIV HUMAS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *