Pernyataan Al Mentra Institute

*Pernyataan Pers*
*Al Mentra Institute*
*”Dirut Telkom Bahayakan Kerukunan Antar Agama Di Tengah Masyarakat Yang Plural”*

PT Telkom sebagai perusahaan milik negara seharusnya tidak di gunakan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu saja.

. Menjadi persoalan besar ketika Milyaran Rupiah dana corporate Social Responsibilty (CSR) yang di gelontorkan PT Telkom kepada masyarakat justru menjadi pemecah belah di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

Kebijakan CSR Telkom yang diskriminatif di bawah kepemimpinan direktur utama (Dirut) Alex J Sinaga yang banyak di sorot oleh berbagai kalangan seperti kejadian terakhir di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menggelontorkan dana sebesar 3,5 Milyar kepada golongan  tertentu saja dapat mengganggu harmonisasi dan kerukunan antar ummat beragama yang sudah mulai membaik setelah mengalami turbolensi yang cukup serius pada tahun 2017 lalu.
Kebijakan dirut Telkom ini sangat jauh dari slogan “Revolusi Mental” yang saat ini sedang giat-giatnya di galakkan oleh pemerintah, tidak sesuai dengan Nawa Cita Presiden Jokowi dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan toleransi, keberagaman, kebhinekaan.
Dari berbagai kebijakan dirut Telkom ini maka sebaiknya pemerintah cq KemenBUMN agar meninjau ulang posisi Alex Sinaga di PT Telkom karena telah menimbulkan disharmonisasi bangsa dan persatuan nasional. Agar tidak menimbulkan kegaduhan yang lebih besar yang dapat mempengaruhi kinerja PT Telkom sebaiknya dirut Telkom segera di ‘retool’.
PT Telkom adalah BUMN yang sangat sehat secara corporate dan masuk dalam jajaran 500 perusahaan besar di dunia, tentu saja keberadaannya sangat strategis di tengah ‘booming’ teknologi informasi. Telkom harus segera di selamatkan dari kepemimpinan¬† yang desktruktif sehingga kembali di percaya oleh rakyat dan pasar. Penurunan nilai saham Telkom hingga hari ini jangan sampai terus terjadi, kegaduhan ini harus segera di hentikan.
Kami sangat menyayangkan justru pemicu kegaduhan justru muncul dari dirut Telkom sendiri. Pemerintah harus menyelesaikannya segera mungkin untuk memyelamatkan aset negara yang sangat strategis ini. Dari hasil kajian kami, tak ada jalan lain, dirut Telkom harus segera di berhentikan dari posisinya.
*Jakarta, 20 April 2018*
ttd
*Karman BM*

*Dirut Almentra Institut*

*Mantan Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *