Pernyataan Sikap ORGANDA

organda (Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor Di Jalan).

 

DEWAN PIMPINAN PUSAT ORGANDA
DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Nomor
Lampiran : UM. 346 DPP ORGANDA/EX/1V/2018 Jakarta, 4 April 2018
Perihal Pernyataan Sikap ORGANDA

Kepada
Mth. Ketua DPD ORGANDA Provinsi Se-lndonesia di –
TEMP AT

 
Dengan Hormat,
Menindak lanjuti audiensi DPP ORGANDA dan Para Korwil ORGANDA se Indonesia dengan Bapak Menteri Perhubungan tanggal 3 April 2018, perihal PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
ORGANDA mendukung penegakkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 108 Tahun 2017 untuk dapat dilaksanakan segera dan meminta agar Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan seluruh jajaran dipelbagai tingkatan untuk melakukan upaya sistimatis dan terus menerus guna penegakkan aturan dan ketentuan pengusahaan angkutan umum.
Lebih lanjut ORGANDA mengambil sikap sebagai berikut :
1. TEGAKKAN PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK, TANPA SOSIALISASI LAGI DAN BERLAKU LANGSUNG.
2. CABUT SEMUA ATURAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PM 108 TAHUN 2018, DIANTARANYA SURAT DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR. HK.202/1/9/DRJD/2018 TANGGAL 20 FEBRUARI 2018, PERIHAL IMPLEMENTASI PM 108 TAHUN 2017.
3. JIKA DALAM 7 (TUJUH) HARI KE DEPAN PM 108 TAHUN 2017 TIDAK DITEG’AKKAN, MAKA SELURUH ATURAN/KETENTUAN YANG MENYANGKUT ANGKUTAN UMUM (PENUMPANG MAUPUN BARANG) TIDAK PERLU DIPATUHI LAGI DAN DITEGAKKAN.

  • ORGANDA
    (Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor Di Jalan)
    Wisma PMI Lt. I JI. Wijaya I No. 63 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
    Telp. (021) 72793530, Fax (021) 72793530 Email : dpporganda@gmail.com — Website : www.organda.or.id

Demikian pernyataan sikap ORGANDA ini untuk diketahui dan disampaikan kepada seluruh jajaran ORGANDA serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

1. Menteri Perhubungan RI
2. Gubernur Provinsi Se Indonesia
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Se Indonesia
5. Bupati/Walikota Se Indonesia
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota Se Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *