POLDA dan KEJAKSAAN TINGGI JABAR serta PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG TIDAK DIPERCAYA LAGI OLEH MASYARAKAT KORBAN PT. BANDUNG PAKAR.

POLDA dan KEJAKSAAN TINGGI JABAR serta PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG TIDAK DIPERCAYA LAGI OLEH MASYARAKAT KORBAN PT. BANDUNG PAKAR.

 

Tercatat oleh Reporter Sundapost mengenai laporan polisi oleh PT. Bandung Pakar kepada Polda Jabar, Polres Kabupaten Bandung yang berakhir di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Pelapor adalah PT. Bandung Pakar dan terlapor warga Desa Mekarsaluyu setidak-tidaknya masyarakat Kecamatan Cimenyan sebagaimana yang sedang berjalan di Pengadilan Bale Bandung dengan pasal 335 KUHPidana dengan Pelapor Taufik Kurahman adalah operator escavator PT. Bandung Pakar dengan Terlapor adalah Dahlan Singarimbun dan dengan pasal dalam pasal 6 ayat (1) huruf b Perpu No. 51 tahun 1960 yang berbunyi ” (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;.” dengan Pelapor adalah Purnawan Suriadi yang memberikan kuasa kepada Herlina Kembaran SH CN dengan terlapor Bapak dan anak2nya yaitu Dahlan Singarimbun, Verawati Singarimbun dan Nada Kanda Singarimbun.

 

 

Adalah Kompol Drs. H. Edi Suwandi MH Kanit III Sub Dit III. yang melakukan penyidikan terhadap Dahlan Singarimbun dengan persangkaan pasal 335 KUHpidana dan melakukan penahanan pada tanggal 26 Juli 2018 dengan pasal 335 KUHPidana, dan dari penelusuran dalam persidangan pidana nomor 661/Pid.B/2018/PN.Blb dalam eksepsi Penasehat Hukum dari ANDITA’S LAW FIRM Jakarta yang dibacakan oleh Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH terungkap pada tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WB bertempat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat antara Hery Somantri SH dan Hasan Nurodin Achmad SH ke-2nya adalah Jaksa Penuntut Umum dengan Sepia Ramdan adalah penyidik Polda Jabar dalam pertemuan berupa konsultasi dan koordinasi tersebut maka keluar suatu petunjuk-petunjuk berupa “Agar Penyidik menambah pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tercantum didalam bekas perkara diatantara Sampul Berkas, Resume, Berita Acara Pemeriksaan, Saksi-saksi, dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
Dan dalam bagian eksepsi lainnya juga dibacakan oleh Tonin yang adalah Ketua Umum Ormas Paska Mesima mengenai Dahlan Singarimbun sebagai Tersangka tidak pernah dilakukan BAP dengan pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana demikian juga Ahli kecuali yang telah dilakukan perbaikan dari pasal 335 KUHPidana ke pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana adalah saksi-saksi 1-Taufik Kurokhman; 2-Amas; 3-Pandji Tirtajasa; 4-Braint Tarigan SH; 5-Kardjono Widjaja; 6-Suhaya; 7-Warga Sumpurna; 8-Dede Sukmana dengan demikian masyarakat pengunjung dengan cerdas menyatakan berarti Dakwaan si JPU tidak berasal dari BAP dong karena BAP yang dimaksud tentunya Dahlan Singarimbun dan Ahli Dr. Soma Wijaya SH MH. Dan yang menjadi menarik dari saksi yang dihadirkan JPU ada 2 (dua) Polisi aktif yaitu Braint Tarigan SH dengan tugas pengemudi Kapolsek Mekarsaluyu dan Warga Sumpurna berpangkat Kompol yang sekarang di Divisi Hukum Polda Jabar dulunya adalah Kapolsek Mekarsaluyu.

 

 

Dalam bagian eksepsi disebutkan ke-2 aparat Kepolisian tersebut ada di tempat kejadian dan mengapa pada waktu itu tidak ditetapkan sebagai Pidana karena Kapolsek Kompol Warga Sumpurna kan Penyidik artinya memiliki kewenangan menangkap siapa saja yang melakukan tindak pidana karena sudah menjadi tugasnya dan aneh yah Polisi bisa menjadi saksi ujar warga pengunjung persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Panji Surono SH MH., dengan Hakim Anggota : Astea Bidarsari SH MH dan Tohari Tapsirin Bc. IP.S.H. MH dalam perkara pidana nomor 661/Pid.B/2018/PN.Blb. Dan pada bagian lain dari eksepsi tersebut juga mengenai batu seberat 3 kg yang dipergunakan Dahlan Singarimbun mengancam Taufik Kurokhman adalah rekayasa dan kriminalisasi ujar Ginting yang juga sebagai pengunjung karena ternyata kami dengar dari eksepsi tersebut mengenai batu tersebut ternyata tidak ada pada waktu Penyidikan oleh Polda Jabar demikian juga pada saat di limpahkan ke Kejaksaan juga tidak ada dan dilimpahkan ke Pengadilan juga tidak ada kecuali keterangan masih dicari, apa-apa an yah ini katanya dengan logat khas suku Karonya.

 

Tonin pada persidangan pertama saat dibacakan Dakwaan meminta Mejelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa Dahlan Singarimbun dari penahanan yang tidak sah sejak di Polda Jabar tanggal 26 Juli 2018 karena dasar penahanan pidana pasal 335 KUHPidana dan pasal ini tidak ada kewenangan Polisi melakuka penahanan karena tidak ada payung hukumnya pada KUHAPidana karena yang di atur pada pasal 21 ay 4 huruf b KUHAPidana yang tidak menetapkan pasal 335 KUHP untuk dilakukan penahanan karena Tonin menggugah Pengadilan untuk tidak ikut dalam rangkaian yang sudah jorok sebagaimana penahanan yang terjadi merupakan penahanan lanjutan jadi kalau sudah jelas dan menjadi fakta awal penahanan dengan salah kenapa Pengadilan meneruskan dan ternyata Ketua Majelis Panji Surono SH MH menyatakan menolak permohonan penangguhan tersebut. Dan akan dilanjutkan pembacaan putusan sela pada hari Rabu tanggal 5 September 2018. Dan terungkap juga mengenai permintaan pergantian Majelis Hakim yang diajukan oleh Penasehat Hukum Dahlan Singarimbun dengan surat tanggal 27 Agustus 2018 Nomor: 07/ALF-DS/Penggantian Majelis Hakim/0818, Perihal: Permohonan Penggantian Majelis Hakim Perkara Pidana Nomor 661/Pid.B/2018/PN.Blb dengan Terdakwa DAHLAN SINGARIMBUN Bin LANSRI SINGARIMBUN (Alm); Dan sampai dengan persidangan tanggal 30 Agustus 2018 ternyata belum ada pergantian kecuali ketidak hadiran Hakim Anggota Astea Bidarsari SH MH di gantikan oleh rekan hakim lainnya.

 

 

Hakim Tohari Tapsirin Bc. IP.S.H. MH yang telah mengenai Dahlan Singarimbun karena pernah menangani perkara perdata nomor 47/Pdt.g/2016/PN.Blb sebagai Hakim dengan menolak gugatan PMH Dahlan Singarimbun dengan memenangkah PT. Bandung Pakar dalam gugatan rekonvensi, demikian juga menjadi Mediator dalam perkara perdata nomor 107/Pdt.G/2018/PN.Blb sehingga Hakim tersebut bertemu lagi dalam pidana tipiring dengan Pelapor Purnawan Suriadi yang memberikan kuasa kepada Herlina Kembaren SH CN dalam tindak pidana pasal 6 ayat (1) huruf b Perpu No. 51 tahun 1960. Hakim Tunggal Tohari tidak mempertimbangkan apa-apa yang terjadi sebenarnya dengan mempersempit pembelaan Dahlan Singarimbun yang penting telah berbuat tanpa pernah mau mempertimbangkan Saksi Dede operator Escavator yang tidak memiliki legalitas sebagai operator berupa SIM B2, Surat Ijin Alat (SIA) dan SIO (Surat Ijin Operator) dan hal ini merupakan pemerokosaan hukum oleh Hakim ujar Tonin karena seenaknya mengesampingkan Undang-Undang mengenai ketentuan SIM B2, SIA dan SIO demikian juga mengenai tidak ada yang dapat mengatakan jalan awiligar-mekarsaluyu yang terletak pada Cikutra II RT 03 RW 07 tersebut adalah jalan protokol desa yang diperjuangkan oleh Dahlan Singarimbun untuk tidak dilakukan penimbunan malah oleh Hakim dinyatakan telah menghalang-halangi pekerjaan cutt and fill. Dan dengan yakinnya Penyidik IPTU CARSONO Kanit IV Harda Polres Bandung memutar video mengehai kejadian dimaksudnya dengan terpotong-potong dan tidak lengkap dan berdasarkan itu maka diduga Hakim Tohari memutuskan 1 bulan pidana atau denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

 

Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI yang ikut menyatksikan persidangan tersebut kaget dengan diputarnya video sebagai bukti sementara tidak pernah dinyatakan video tersebut telah memenuhi UU ITE untuk menjadi bukti demikian juga mengenai denda Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dari mana angkanya tersebut?

 

Tonin menyatakan akan mengajukan upaya hukum terhadap putusan Hakim tersebut sekalian melaporkan ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, ini keterlaluan masa Hakim kelahiran tahun 1958 masalah kali-kali saja bisa error sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringandan Jumlah Denda Dalam KUHP disebutkan perkaliannya adalah 1,000 dan kita dengar juga itu Hakim menyatakan Rp. 5.000,- (lima ribu) yang disebutkan Pasal 6 huruf 1 Perpu No. 51 tahun 1960 sebagaimana Pasal 3 Perma tersebut menyatakan “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat l dan ayat 2, dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”. Memang benar ujar Tonin tentang angkat 10.000 ada pada Perma tapi ketentuan dikali 10.000 terhadap nilai denda dibawah 1.000 ujarnya sambil senyum sinis. Inikan Pengadilan Negeri Bale Bandung membuat hukum menjadi tidak pasti lagi katanya yang mamalukanlah. Celetusnya kalau memang ada pesanan dan pesan tersebut sudah diterima maka harus jantan dong jangan lemparkan kesulitan kepada orang lain sebagaimana Dahlan Singarimbun itu sudah cukup sakit dan sekarang disakitin lagi harus mengajukan upaya hukum yang sebebarnya tidak ada dalam tipiring/ Persidangan Cepat karena kecuali pidana penjara dapat banding sekarang bagaimana klien saya ini, dan untunglah Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung memberikan upaya Kasasi guna mempertanyakan pembayarannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) sesudai Perma atau Rp. 15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan keputusan Hakim Tohari Tapsirin Bc. IP.S.H. MH. Benar dikali 1,000 itu berdasarkan Perma yang adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung sementara dikali 10,000 itu Keputusan Hakim Tunggal, dan dengan demikian mana yang benar? Hanya dengan upaya hukum ke Kasasi semoga ada jawabannya walaupun tidak ada celah hukumnya.

 

Dalam perkara pidana berdasarkan Purnawan Suriadi Dirut PT. Bandung Pakar yang memberikan kuasa melapor kepada Herlina Kembaren SH CN dengan dipimpin oleh Hakim Tunggal BAMBANG ARIYANTO, SH.MH. yang menjatuhkan putusan pidana 1 bulan dengan percobaan 3 bulan terhadap Verawati Singarimbun dengan pidana Pasal 6 huruf 1 Perpu No. 51 tahun 1960. Verawati Singarimbun yang masuk kelahan PT. Bandung Pakar dalam rangka menarik Ayahnya Dahlan Singarimbun yang takut akan dipukul oleh Security PT. Bandung Pakar dan demikian juga menarik adiknya Nada Kanda Singarimbun keluar lahan PT. Bandung karena takut terpancing berkelahi dengan security PT. Bandung Pakar sehingga harus menjadi terpidana. Apa yang membuat Hakim Tunggal Bambang memberikan putusan yang kejam ujar warga padahal kami telah mendengar dan melihat fakta persidangan Purnawan Suriiadi sebagai Pelapor yang dirugikan tidak pernah di BAP oleh Polres Kabupaten Bandung, demikian juga kerugian senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tidak terbukti di persidangan dan yang aneh lagi kan tadi Pak Pengacara Tonin sudah menanyakan kuasa apa yang diberikan Purnawan Suriadi sebagai Direktur Utama PT. Bandung Pakar kepada Herlina Kembaren dan apa-apa yang dijawabnya ternyata tidak sama dengan makna dan tujuan atau isi surat kuasa tersebut sehingga bagaimana itu Hakim bisa menghukum yah kata masyarakat tersebut. Ahli yang diharidkan oleh Penyidik ternyata untuk menkriminalisasi Dahlan Singarimbun, Verawati Singarimbun dan Nada Kanda Singarimbun karena tidak ada alat bukti untuk menjadikannya sebagai Tersangka sebagaimana pada gelar perkara tanggal 2 Juli 2018 alat bukti tidak ada sehingga dipaksakan Keterangan Ahli agar ada 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli guna memenuhi ketentuan dalam Putusan Mahamah Konstitusi untuk menetapkan tersangka minimal 2 (dua) alat bukti. Tonin membuat pertanyaan yang akhirnya memojokkan keahlian karena Ahli ternyata tidak mengetahui telah dilakukan gelar perkara tanggal 2 Juli 2018 di Wasidik Reskrimum Polda Jabar dan mengenai itu telah dihilangkan berkasnya oleh Penyidik yang menjadi Wakil Penuntut Umum dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Bambang tersebut. PT. Bandung Pakar dengan menghadirkan 1 Ahli, 1 PNS dari BPN, 1 Lurah Mekarsaluyu, 1 Kadus Mekarsaluyu dan 7 orang pegawainya dan Verawati Singarimbun dengan saksi 1 RT dan 2 masyarakat, dan terungkap ucapan Hakim Bambang ini pidana cepat dan tipiring sampai pakai ahli dan bayakan saksi katanya dan persidangan berlangsung selama 2 (dua) hari, jadi dimana persidangan cepatnya ujar masyarakat. Seharusnya persidangan ini menjadi batal dong karena namanya sudah tidak pas lagi dan masyarakat mulai sadar tentang dipilihnya persidangan cepat untuk dapat menghukumnya secara cepat seperti angkot saja ujar Usnendi.

 

Masyarakat yang telah hafal betul sekarang ini mengenai hukum di Jawa Barat khususnya mengenai PT Bandung Pakar dan oleh karena itu memilih turun kejalan saja dari pada ke Pengadilan karena ternyata keadila hanya milik tertentu saja. Kami akan mengadakan Demo selama 3 (tiga) hari mulai Senin, Selasa dan Rabu meminta PT. Bandung Pakar mengehentikan kriminlisasinya, bayar lahan masyarakat yang dirambahnya dan belum dibayar seperti lahan Rusnandi, H. Usep dan lainnya, kembalikan jalan desa yang telah dilego dengan ruislag, dan sebagainya akan kami sampaikan pada demo tersebut. Dan khusus mengenai Pak Dahlan maka kami akan orasikan juga agar dipelas pada putusan sela karena jelas Dakwaan harus gugur dan tidak diterima karena BAPkkacau dan pasal pidananya juga rekayasa. Dan mengakhirnya masyarakat telah menyatakan telah melaporka kepada Polsek Mekarsaluyu untuk rencanan aksi damai tersebut dalam bahasa Cina, Inggris Dan Indonesia dalam bentuk poster dan orasi di pintu keluar/masuk PT. Bandung Pakar yang dikenal pintu satu dan itu diluar areal PT. Bandung Pakar dan yang pasti semua yang ke kawasan milik Purnawan Suriadi akan melaluinya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *