POLDA JABAR DAN PENGADILAN BALE BANDUNG MENDAUR PERKARA ANTARA WARGA MELAWAN PURNAWAN SURYADI PT. BANDUNG PAKAR

 
POLDA JABAR DAN PENGADILAN BALE BANDUNG MENDAUR PERKARA ANTARA WARGA MELAWAN PURNAWAN SURYADI PT. BANDUNG PAKAR
Jakarat. Purnawan Suryadi yang dikenal sebagai Pengusaha Sukses dan jebolan dari Perguruan Tinggi USA sebagai Pemilik dan DIrektur Utama PT. Bandung Pakar di usianya yang ke-53 tahun sangat dikenal di Jawa Barat dan demikian juga oleh Petinggi Negara karena Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Kapolri dan Petinggi TNI dan Petinggi Penyelenggara Negara penting lainnya yang telah mengenal kawasan Bandung Pakar karena telah berkunjung dan tentunya juga menjadi tamu istimewa dari Purnawas Suryadi.
Bisnis Properti dan Golf yang dikendalikannya dengan payung kawasan wisata bernuansa Jawa Barat sebagaimana pada Ijin Lokasi yang digelontorkan oleh H.M. Yogi S.M sebagai Gubernur tidak tanggung tanggung sebanyak 2 (dua) Ijin lokasi dan perpanjangannya sehingga Purnawan Suryadi juga pernah diberitakan oleh PT Moody’s Indonesia, mengumumkan peringkat Baa3.id kepada Bandung Pakar dan peringkat provisional Baa3.id untuk obligasi yang akan diterbitkan perseroan senilai Rp. 200 milyar yang berakibat naiknya harga jual tanah di kawasan tersebut.
Nama besar Purnawan Suryadi dalam mengkomandoi PT. Bandung Pakar ternyata tidak mulus sebagaimana pada hari ini diketahui oleh awak media adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Bale Bandung Nomor 143/Pdt.G/2018/PN.Blb tertanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan sekitar jam 15.00 akibat tanah Penggugat seluas 700 meter persegi yang sekarang terletak di “Oakwood Hill” sebagai Kavling 3 dan Kavling 4 berbatasan dengan Kav 2 (sudah ada rumah mewah)  dan Kavling 5 (masih dalam pembangunan rumah mewah) dengan kuntur kemiringan lebih dari 25% telah dikuasai oleh PT. Bandung Pakar tanpa pernah melakukan jual-beli dengan pemiliknya yaitu Ibu Penggugat yang kepemlikannya secara turun temurun berdasarkan Hibah dari Asari Asrip pada usia 70 (tujuh puluh) tahun telah membuat Akta Hibah No 36/Cimenyan/1991 tanggal 21 Nopember 1991 oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimenyan Drs. Sukandar sebagai Tanah Milik seluas 700 meter persegi ( 50 tumbak dimana 1 tumbak 14 meter persegi ) persil No. 75 D III Blok Cilimus Kohir No. 31.
Penggugat yang selama ini mendapatkan jalan buntu sebagai akibat Kekuatan dari PT. Bandung Pakar sehingga memilih Advokat Kondang untuk menjadi kuasa hukumnya Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH dari ANDITA’S LAW FIRM di Jakarta, dan berdasarkan wawancara singkat dengan Penggugat Rusnandi keyakinannya dengan Para Advokat tersebut karena secara patut diketahuinya Pak Tonin itu Ketua Umum Organisasi Kemasyarakat Persadaan Masyarakat Karo Merga Singarimbun ras Anak Beruna (PASKA MESIMA) yang sekarang sedang memberikan bantuan hukum kepada warga Kecamatan Cimenyan.
Harapan  Rusnandi melalui perkara perdata ini dapat menerima kembali tanahnya dan mendapatkan ganti kerugian yang telah terjadi karena tanam tumbuh sebagai alternatif mara pencaharian keluarganya sejak tahun 1994 tidak dapat lagi dikuasainya dan telah ditebang oleh PT. Bandung Pakar. Kami tidak muluk-muluk katanya karena nilai uang yang menjadi kerugian materil dan imateril adalah wajar karena hukuman kepada orang kaya dan berkawan dengan Penguasa patut diberikan denda agar tidak dengan seenaknya mengambil tanah rakyat kecil dan membuat HGB begitu mudahnya walaupun pemilik tidak pernah membuat AJB sebagaimana layaknya pengalihan kepemilikan tanah.
Dan menurut catatan awak media ada 5 perkara yang berjalan di Pengadilan Bale Bandung sementara 2 (dua) perkara telah dicabut karena penggugatnya telah melakukan perdamaian di luar pengadilan yang kesemuanya sebagai Tergugat adalah PT. Bandung Pakar.
Lain lagi dengan Polda Jawa Barat yang juga telah menerima laporan polisi dari warga melawan Purnawan Suryadi dkk., setidaknya sudah 7 (tujuh) laporan di SPK Polda dan atau Polres Bandung, dan Pihak PT. Bandung Pakar telah melaporkan Dahlan Singarimbun dan anaknya dalam 2 (dua) laporan.
Polda Jabar berdasarkan pengamatan dalam penanganan laporan masyarakat dalam menetapkan seorang Tersangka memerlukan waktu yang panjang dan khusus untuk Laporan Polisi Nomor LPB/516/V/2018/JABAR tanggal 25 Mei 2018 atas nama Pelapor Taufik Kurokhman dengan Terlapor Dahlan Singarimbun dalam perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 di Resor Dago Pakar Kabupaten Bandung yang diduga dilakukan oleh terlapor dengan cara berteriak-teriak dan memegang batu menyuruh Pelapor (sebagai operator ekcavator/Backhoe) yang sedang melaksanakan perataan cut/fill di lahan milik PT. Bandung Pakar untuk berhenti melakukan kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHPidana.
Yang menangani laporan polisi ini adalah Penyidik Kompol Drs. H. Edi Suwandi MH adalah Kanit III Sub. Dit. III Reskrimum Polda Jabar dan telah menjadi Tersangkanya Dahlan Singarimbun diketahui berdasarkan Surat Panggilan tanggal 16 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Dir.reskrimum Kombes Surya Fana.
 Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/179/VI/2018/Dit.Reskkrimum tanggal 8 Juni 2018 dikeluarkan hanya dalam selang 13 hari dari Laporan Polisi sementara Dahlan Singarimbun tidak pernah di wawancara atau dimintai keterangan sebelum Sprindik tersebut terbit.
Dahlan Singarimbun memberikan keterangan dalam BAP pada tanggal 9 Juli 2018 dan belum pernah perkara di gelar dan demikian juga saksi dari Terlapor belum pernah diajukan kepada Penyidik dan secara tiba-tiba tanggal 16 Juli 2018 sekitar jam 5-6 sore mendapatkan surat panggilan untuk di BAP pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018.
Dahlan Singarimbun melalui Penasehat Hukumnya Ananta Rangkugo SH dan Denny Ernanda SH dari ANDITA’S LAW FIRM Jakarta memberikan keterangan tentang keganjilan dan keberpihakan oknum Polisi dalam laporan tersebut karena semuanya serba cepat seperti perkara rekayasa (by setting) karena ujar Khugo kliennya itu pernah direkayasa untuk datang ke Polda Jabar pada hari Minggu untuk dipertemukan dengan PT. Bandung Pakar akibat jalan telah telah dirusak oleh PT, Bandung Pakar dengan cara menimbun tanah dan sesampainya di Polda Jabar bertemu dengan Kompol Edi Suwandi maka yang terjadi adalah akan mewawancara Nada Kanda Singarimbun karena adanya Laporan Taufik  tersebut dan oleh Birong maka hal ini ditolak setelah mendiskusikannya dengan Ormas Paska Mesima.
Taufik itu tidak memiliki SIA (Surat Ijin Alat) dan SIO (Surat Ijin Operator) demikian juga diduga tidak memiliki SIM B2 karena ketentaun untuk menjadi operator alat berat harus memiliki ke-3nya akrena Nada Kanda Singarimbun sebagai Ketua RT pernah menanyakan surat tersebut dan dikatanakan oleh Taufik tidak memilikinya.
Tanah yang dilakukan cutt and fill merupakan jalan protokol desa dari awiligar ke mekarsaluyu sehingga menjadi ganjil juga jika diakui oleh PT. Bandung Pakar adalah miliknya dan yang menjadi pertanyaan ujar Advokat Denny apakah Penyidik atau pada waktu laporan polisi dibuka mengenai HGB pernah ditanyakan dan menjadi bukti, wong itu jalan bagaimana ada HGBnya dan sekalian aja lihat dong HGBnya mana batas-batasnya.
Sangat premature penetapan tersangka Dahlan oleh Penyidik Polda Jabar dalam kasus ini dan Ananta mengatakan akan melaporkan ini ke Kapolri biar polisi-polisi itu dipecat saja karena telah merusak Kepolisian Negara. Kan sudah menjadi ketentuan alat bukti itu bukan kwantitas (jumlah) tetapi kualitas sehingga sangat disayangkah Penyidik di era Pak Kapolri Tito Karnavian masih berani bermain-main kekuasaan. Masih tidak jelasnya perbuatan pasal 335 Kuhpidana yang disangkakan wong disitu ada 4 (empat) kejahatan maka dengan tidak menyebutkan kejahatan yang mana maka sudah pasti penyidik telah lalai sepatutnya disebutkan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga jika ini dipaksakan akan bertentangan dengah KUHPidana pasal 1 yang menyatakan dan belum lagi dihungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 1/ PUU-XI/2013.
Mana keadaan “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan” jika yang dimaksud oleh penyidik pasal 335 KUHPidana adalah Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP maka jika dihubungkan dengan keterangan pada laporan polisi “dengan cara berteriak-teriak dan memegang batu menyuruh Pelapor yang sedang melaksanakan perataan cut/fill di lahan milik PT. Bandung Pakar untuk berhenti melakukan kegiatan “ maka menurut Denny Ernanda, adalah jebakan badman karena batu harus menjadi barang bukti karena ini dimaksudkan kriminalisasi untuk mencapai “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dan penyidik itu lupa ketentuan “dan” harus dapat dibuktikan keduanya jika salah satu tidak ada maka sia-sialah kriminalisasi penyidik tersebut.
“Polisi kayaknya tidak karena jelas dalam rangkaian peghentian membuat lubang pada jalan protokol desa tersebut telah diakhiri dengan perdamaian dimana Purnawan Suriadi membuat surat / memo per tanggal 18 Desember 2018 menyatakan “Selama Saudara Dahlan memiliki tanah seluas ± 280 M2 dst.”.
 ” Sehingga persoalan yang dilaporkan tersebut telah selesai sebenarnya pada waktu itu karena Pelapor Taufik telah dapat melanjutkan pekerjaanya setelah surat terseut yang juga disaksikan oleh Kapolsek Mekarsaluyu Kompol Warga Sumpena dan beberapa polisi lainnya saat kejadian terjadi”, jelas Ananta Rangkugo,SH.
 “Kan aneh wong pada waktu itu sudah ada polisi atau penyidik di lapangan dan telah selesai kok bisa-bisanya hidup lagi masalah yang telah selesai tersebut dan kalau bukan by setting maka ini tidak mungkin terjadi. Dan  banyak lagi kelemahan laporan tersebut dan penetapan tersangkanya”, imbuh Ananta Rangkugo SH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *