Polemik Masuknya Perguruan Tinggi Asing ke Indonesia


Polemik Masuknya Perguruan Tinggi Asing ke Indonesia.

Pro-Kontra dan Alternatifnya

Saat ini terjadi polemik seru terkait dengan masuknya perguruan tinggi asing (PTA) di Indonesia. Publik berpendapat kemudahan PTA masuk ke Tanah Air, seperti halnya masuknya beras impor, garam impor atau komoditas impor lainnya yang tentunya esensinya sangat merugikan masyarakat dan bangsa.

Impor perguruan tinggi sejauh membawa kemajuan bangsa secara konkrit dan mampu bersimbiosis mutualisme dengan perguruan tinggi lokal bisa diterima dengan tangan terbuka. Masalahnya akan menjadi runyam jika impor PTA itu dilakukan secara instan dan pesyaratan yang sangat longgar serta tanpa akreditasi yang semestinya.

Sebetulnya ada alternatif atau pilihan yang lain yang lebih praktis, yakni pengiriman besar-besaran pemuda Indonesia langsung kuliah di perguruan tinggi luar negeri terkemuka yang diawali dengan program super matrikulasi dan pelatihan bahasa di dalam negeri, kemudian dilakukan test masuk perguruan tinggi LN bertempat di Jakarta. Alternatif diatas membutuhkan metode khusus yang dirumuskan oleh mereka-mereka yang pernah sukses belajar di LN.

Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) yang ribuan anggotanya merupakan lulusan perguruan tinggi di Luar Negeri terkemuka memberikan sumbangan pemikiran terkait hal diatas. Masuknya PTA agar diberlakukan persyaratan secara ketat. Operasional PTA jangan hanya menekankan aspek bisnis atau komersial yang melakukan perluasan pasar ke Indonesia.

IABIE memahami bahwa tradisi ilmiah dan keunggulan Ristek di Universitas terkemuka dunia yang sudah tumbuh ratusan tahun tidak mungkin dicangkok atau dipindah secara instan ke Indonesia. Karena hal itu sudah berakar kuat dengan budaya bangsanya. Juga sudah bersenyawa dengan karakter dan etos kerja bangsa maju itu.

Pemerintah perlu mengkaji secara teliti terkait dengan pilihan warga negara apakah mereka sebaiknya kuliah langsung di LN dan bisa memilih perguruan tinggi terkemuka disana, atau cukup masuk PTA yang beroperasi di Indonesia. Saatnya pemerintah membantu masyarakat membuat perbandingan yang akurat tentang prospek dan biaya untuk dua pilihan diatas. Bisa jadi biaya kuliah PTA justru secara esensial lebih mahal ketimbang kuliah langsung ke LN. Apalagi beberapa PT terkemuka di Eropa hingga kini telah membebaskan biaya kuliah bagi mahasiswanya. Mereka hanya mengeluarkan biaya hidup selama belajar. Belajar ke LN.

Pemerintah segera mengizinkan PTA beroperasi di Indonesia. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memastikan PTA yang hendak membangun kampus di Indonesia akan diklasifikasi sebagai perguruan tinggi swasta. Artinya, biaya pendidikan di PTA akan relatif mahal ketimbang perguruan tinggi negeri (PTN). Pemerintah berpendapat tidak akan mengontrol atau membatasi besaran atau tarif biaya kuliah yang dipasang PTA, berbeda dengan besaran uang kuliah di PTN, yang tetap ada jatah insentif 20 persen untuk mahasiswa yang kurang mampu. Dengan demikian besaran uang kuliah PTA nuansanya sangat liberal dan tentunya sangat mahal. Hal ini tentunya akan bermasalah dan akan menjadi distorsi keadilan sosial.

Sebaiknya mahasiswa PTA menyusun tugas akhir atau tesis dilakukan di luar negeri dengan pembimbing dari LN pula. Kemudian para lulusan PTA langsung di-link-kan dengan industri atau kegiatan riset dan inovasi disana. PTA yang beroperasi di Indonesia sebaiknya diberi kewajiban membuat laboratorium dan menggunakan sekurangnya 30 persen dosen lokal yang telah di training atau dikuliahkan di LN.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengemukakan syarat wajib bagi PTA yang akan membuka akses di Indonesia. Syarat itu PTAharus mau berkolaborasi dengan perguruan tinggi swasta (PTS), lokasi kampus akan ditentukan oleh pemerintah, dan penentuan program studi (prodi).

Tahun 2018 di rencana ada 5 hingga 10 PTA yang akan diberikan izin. Menurut Menteri Nasir ketentuan PTA telah termaktub dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hingga saat ini PTA yang berminat membuka akses di Indonesia sudah cukup banyak. Salah satunya Central Queensland Univercity, Univercity of Cambridge dan National Taiwan Univercity. Prodi PTA yang akan diperbolehkan di Indonesia terbatas pada bidang Science, Technology, Engineering, dan Mathematics (STEM). Para pengajar PTA di Indonesia harusnya menguasai tren global tentang riset dan teknologi terkini. Untuk itu perlu mengirim pengajar langsung di perguruan tinggi di negara maju.

Polemik terkait beroperasinya PTA di Indonesia sebaiknya disetai dengan solusi alternatif yang bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan pilihan terbaik bagi anak-anaknya. Perlu pengkajian yang mendalam antara memasukkan pemuda ke PTA dengan biaya yang lebih mahal dari PTS yang sudah eksis. Ataukah lebih baik mendorong pemuda Indonesia untuk langsung kulian di LN dengan biaya yang relatif sama dengan kalau mereka masuk PTA di dalam negeri.

Jika mereka langsung belajar di LN lebih banyak nilai tambah dan lebih adaptif dengan kemajuan zaman. Karena para lulusan SMA secara psikologis masih sangat idealis dan mudah melakukan revolusi mental saat belajar ke luar negeri. Begitupun dari segi rentang usia, lulusan SMA memiliki waktu yang cukup untuk mendalami Iptek secara komprehensif.

Keunggulan untuk mencetak SDM unggul dengan mengirimkan ke luar negeri karena sistem pendidikan di sana yang menekanakan sistem Lab Based Education (LBE). Sistem LBE adalah pendidikan yang dikaitkan dengan proyek riset atau tugas akhir di laboratorium canggih. LBE tidak maungkin bisa dicabut atau dipindahkan secara instan oleh PTA yang beroperasi di Indonesia. Karena sistem LBE ini juga terkait akar budaya ilmiah dan mentalitas atau karakter yang melekat pada sebuah bangsa maju.

Sebagai contoh di University of Tokyo yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Jepang. Pendidikan yang didominasi oleh perkuliahan selama ini mendominasi cara pendidikan di universitas dalam negeri pada umumnya. Hal itu hanya membentuk kompetensi umum individu atau generality. Kompetensi ke spesialis diperoleh dengan sistem LBE yang berkaitan dengan project based research atau thesis based education. Sehingga mahasiswa mampu menjadi spesialis sekaligus versatilis yakni seorang problem solver pembangunan bangsa dan inovator industri serta rekayasa sosial yang andal.

Pengiriman mahasiswa ke luar negeri lebih menjangkau tantangan masa depan, ketimbang mendatangkan PTA. Hal ini searah dengan paradigma global brain circulation seperti yang dikemukan oleh Paul Krugman penerima hadiah Nobel bidang Ekonomi. Mereka yang belajar di LN sejak lulus SMA lebih mudah menjadi sosok Versatilis. Sosok itu telah menjadikan kompetensi dan pengalaman sewaktu kuliah dan magang kerja di LN sebagai modal penting untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa atau bisnisnya.

Hal itu tidak mengherankan karena sistem pendidikan di negara maju bisa menjadi problem solving yang hebat untuk berbagai kehidupan. Karena kurikulum mengalami perbaikan yang terus menerus, berkembang setiap detik dan sangat memperhatikan kerja detail. Mereka juga mampu menyerap nilai dan karakter unggul sebuah bangsa maju serta memahami transformasi sosial dan adanya disrupsi teknologi yang tentunya hadir lebih dulu di negara maju ketimbang di Tanah Air.

Rekomendasi IABIE searah dengan Forum Rektor Indonesia (FRI) yang meminta pemerintah membatasi izin pembukaan perguruan tinggi asing (PTA) di Indonesia. FRI menginginkan, kampus asing yang diizinkan hanyalah kampus-kampus research university. IABIE juga memahami sikap Ketua DPR Bambang Soesatyo yang menilai rencana pemerintah mengizinkan PTA dapat mengancam keberadaan perguruan tinggi nasional sehingga kebijakan itu harus ditinjau kembali.

IABIE juga sangat bersimpati dan mendukung Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) yang akan terkena dampak langsung beroperasinya PTA. APTISI akan melayangkan mosi tidak percaya pada pemerintah. Mosi itu akan menjadi jalan terakhir apabila usulan mengenai regulasi masuknya PTA ke Indonesia tidak dihiraukan pemerintah. Penolakan APTISI didasarkan pada alasan yang sangat kuat. Yaitu, saat ini terdapat sekitar dua ribu PTS kecil yang tersebar di seluruh Indonesia yang harusnya didorong terlebih dahulu agar bisa meningkatkan kualitas pendidikannya.

IABIE menghimbau agar pemerintah dapat menentukan langkah kebijakan yang efektif untuk menghadapi polemik masuknya PTA ke Indonesia. Alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan jumlah pelajar untuk menempuh studi di Luar Negeri, baik melalui jalur beasiswa, ataupun pribadi. Karena dengan hal itu, mereka dapat mempelajari budaya serta pola pikir negara-negara yang lebih maju dan nantinya dapat diterapkan kembali sepulangnya mereka ke Indonesia. Kehadiran PTA tentunya akan meningkatkan kompetisi pendidikan di ranah nasional, harapannya pemeirntah tidak mengesampingkan pentingnya pengembangan Perguruan Tinggi Nasional untuk menghadapi babak baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Perlunya rekomendasi dan alternatif untuk menghadapi isu ini, IABIE siap membantu memberikan rekomendasi nyata bagi pemerintah Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasama antara IABIE dan rekan-rekan jurnalis media massa, baik media cetak maupun elektronik, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *