Praperadilan Harus Ditempuh DAHLAN SINGARIMBUN Melawan PT. Bandung Pakar

Jakarta. 
Praperadilan akhirnya harus ditempuh oleh DAHLAN SINGARIMBUN melawan Operator Becco/ Escavator PT. Bandung Pakar.

Akibat Surat Laporan Nomor: LPB/516/V/2018/JABAR tanggal 25 Mei 2018 dengan Pelapor Taufik Kurokhman yang tidak pernah dapat menunjukkan SIM B2, Surat Ijin Alat (SIA) dan Surat Ijin Operator (SIO) yang telah beberapa tahun bekerja di PT. Bandung Pakar guna merubah bentuk Bandung Utara dengan cara cutt and fill sehingga terbuka permukaan tanah (Top Soil).

Jalan Asli dari jalan Protokol Desa Awiligar/Cibeunyi – Mekarsaluyu yang sebagian besar telah menjadi lapangan golf dan perumahan mewah di atasnya dan terhadap jalan lama protokol tersebut masih dipergunakan oleh Masyarkat / Umum karena oleh PT. Bandung Pakar terhadap jalan yang telah dikuasainya tersebut menjadi lapangan golf dan perumahan mewah telah dibuat jalan penggantinya sehingga jalan protokol desa tersebut masih berfungsi.

Kepala Polisi Sektor Mekarsaluyu Kompol WS harus dicopot dari Jabatannya akibat tidak mampu mengendalikan keributan berkaitan dengan jalan tersebut yang masih dipertahankan oleh Warga yaitu kejadian pada 17 Dsember 2017 dimana Dahlan Singarimbun sebagai warga yang sejak tahun 1980an terlibat langsung dalam memperlebar dan memperkeras jalan tersebut secara swadaya sebagaimana mobilnya Toyota Hardtop mengangkut batu dari Sungai pada waktu itu dan jelas Dahlan juga mengenai Taufik yang melaporkannya sebagai Operator Beko PT. Bandung Pakart itu juga sewaktu kecil sering naik mobilnya menumpang dari bawah ke atas.

Berdasarkan surat-surat yang ada pada Kuasa Hukumnya, Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH antara lain Pemerintah Kabupaten Bandung Kecamatan Cimenyan, Desa Mekarsaluyu dengan Surat “Himbauan Pemberhentian Sementara Kegiatan di lokasi ex- Jalan Cikutra – Resort Dago Pakar RT 03 RW 07 dengan surat nomor 141.1/25/Des/IV/2018 Sifat Penting tertanggal 10 April 2018 yang ditujukan kepada PT. Bandung Pakar dengan Tembusan antara lain Bupati Bandung, Polsek Cimenyan dan surat lainnya Pemerintah Kabupaten Bandung Kecamatan Cimenyan Desa Mekarsaluyu dengan Surat “Surat Jawaban” sifat Penting tertanggal 12 April 2018 yang isinya antara lain menyebutkan “kami telah menyampaikan surat ke Pihak PT. Bandung Pakar untuk memberhentikan dahulu kegiatan di lokasi tersebut sebelum adanya Musyawarah antara Pihak Dahlan Singarimbun dan Pihak PT. Bandung Pakar”, maka adalah suatu kejahatan yang dibangun oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat in casu Penyidik yang menangani Laporan tersebut dan yang mentersangkakan DAHLAN SINGARIMBUN sebut saja Direskrimum, Kasubdit II dan Kanit III Ranmor adalah oknum-oknum yang secara patut di pertanyakan kredibilitasnya.

Sudah menjadi pengetahuan di masyarakat untuk pasal 335 ayat ke-1 KUHPidana yang berakibat seorang Tersangka untuk di tahan dan terhadap Dahlan Singarimbun sangat jelas pasal yang menjeratnya pasal 335 KUHPidana sehingga kekeliruan yang sistimatik ini akan diperiksa di Pengadilan Negeri Bandung. Sudah sepatutnya seorang penyidik harus sadar tentang tidak ada perbuatan dapat dipidana jika tidak ada hukumnya dan terhadap Dahlan Singarimbun yang mempertahankan fasilitas umum yaitu jalan dari pengerusakan oleh Operator Beko PT. Bandung Pakar yang tidak memiliki SIM B2, Surat Ijin Alat (SIA) dan Surat Ijin Operator (SIO) dapat mengadukan di Kepolisian dan dalam tempo 3 (tiga) bulan bisa dilakukan penahanan, maka ini dapat terjadi karena adanya sesuatu.

Dikatakan oleh Penyidik delik persangkaan terhadap Dahlan Singarimbun mengancam dengan batu, dan secara tidak sengaja Penyidik mengatakan batu tersebut masih dalam pencarian dan dengan entengnya pula mengatakan 2 (dua) alat bukti yang telah dimiliki oleh Penyidik adalah Saksi dan Ahli sehingga dengan diperiksanya calon Tersangka, maka telah dapat ditahan berdasarkan KUHAPidana.

Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH berpendapat untuk Ahli sepatutnya Pelapor dan Terlapor yang menyediakannya dan bukan Penyidik atau Pelapor saja, jika maksud dari  keterangan AHLI tersebut akan langsung menjadi ALAT BUKTI dalam penetapan tersangka dan demikian juga terhadap saksi dari Terlapor yang belum pernah diperiksa sehingga saksi-saksi yang dimaksud tersebut melihat batu, melihat mengancam melempar batu atau saksi yang memberi keterangan apa, dan karena tidak adanya mekanisme gelar perkara dalam proses penanganan penyidikannya.

Tonin menyebutkan dengan telah ditahannya Dahlan Singarimbun, maka yang menjadi ketentuan adalah Pasal 21 ayat (4) huruf (b) KUHAPidana menyatakan, “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).” Dan setela dihubungkan pasal pidana yang dikenakan kepada DAHLAN SINGARIMBUN hanya sebatas pasal 335 maka tidak ada ketentuan penahanannya dalam KUHAPidana, maka ini akal-akalan oknum Penyidik mulai dari Direskrimum, Kasubdit, Kanit dan Penyidik Pembantu, ujarnya.

“Mau alasan KUHPidana tahun berapapun yang dialih-alihkan oleh para oknum tersebut maka pasal 335 tetap tidak ada rumahnya dalam KUHAPidana guna melakukan penahanan terhadap Tersangka, oleh karena itu biar kami laporkan ini ke Mabes Polri,” tegasnya.

Pengadilan Negeri tempat mencari keadilan, kata Tonin yang juga Ketua Umum Paska Mesima, sehingga praperadilan diharapkan bisa memberikan keadilan tersebut dan kita tunggu tanggal mainnya.

Dalam pengamatan awak media, Pasca Dahlan Singarimbun yang telah ditahan, maka orang-orang yang mengaku suruhan dari Purnawan Suriadi Direkur Utama PT. Bandung Pakar melakukan terobosan mendatangi warga Kampung Sawah Kelurahan Cibeunyi, Kecamatan Cimenyan sambil menawarkan sembako, air bersih dan lain-lain., dan mengintimidasi agar tidak lagi membantu Dahlan Singarimbun dan mencabut gugatan kalau tidak mau dipenjarakan.

Berdasarkan info dari warga, juga mengenai Gugatan Perdata Rusnandi di Pengadilan Negeri Bale Indah Bandung nomor 143/Pdt.G/2018/PN.Blb telah terlaksana persidangan pertama kali akibat lahannya seluar 700 meter persegi yang telah disertikatkan oleh PT. Bandung Pakar dan dijual pula. Orang-orang yang mengaku suruhan Purnawan Suriadi sampai mengaku Oknum Kecamatan/Keluruhan mendatangi Ibu, Istri dan Saudara Rusnandi dengan berbagai cara intimidasi karena keberadaan Rusnandi yang sekarang bekerja di Bogor membuat Tergugat PT. Bandung Pakar menjadi kewalahan dan kuatir akan terbongkarnya kejadian penguasaan lahan keluarga Rusnandi yang telah dikuasainya dengan cara pelanggaran hukum dan oleh warga yang memberikan keterangan tersebut dalam akhir informasinya ini rekaman keluarga Rusnandi mengenai tanahnya yang telah dimakan PT. Bandung Pakar tersebut.

Narahubung :
Advokat Tonin Tahta Singarimbun,SH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *