PRCI Melawan Para Pembajak

 

Jakarta. Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) pada Rabu (11/9) pagi mengadakan acara *Forum Diskusi Peduli Hak Cipta di Bidang Literasi* bertempat di Lantai 6 Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat.

Hadir sebagai nara sumber Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Rosidiyati Rozalia, Ketua Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) Kartini Nurdin, Agung D. SH bidang Hukum yang mewakili ketidakhadiran Dirjen Kekayaan Intelektual, Kemenkum dan HAM RI, Ketua Forum Peduli Hak Cipta di Bidang Literasi Nova Rosdiana. Moderator dan sekaligus anggota Deklarator Forum Peduli Hak Cipta di Bidang Literasi (Forum – PHCBL), musisi Candra Darusman, dan Cita Citrawinda.

Di dalam hal kaitan dengan penggandaan yang perlu dipenuhi dengan proses penggandaan buku adalah adanya ketentuan laporan dari pihak yang dirugikan (delik aduan) , sehingga polisi akan bertindak. Mereka bergerak bila ada laporan pengaduan.

Candra Darusman mengherani mengapa tadinya dari delik biasa kembali lagi menjadi aduan. Dimana tanpa adanya pengaduan aparat penegak hukum tidak mau bertindak.

Ada masalah penegakan hukum di pengadilan dimana pelanggaran yang masuk dari luar negeri, bukan semata-mata terjadi di dalam negeri tapi bisa juga terjadi di luar negeri masuk ke Indonesia.

“Kalau sampai mereka dituntut ganti rugi meski tidak ada pengaduan dari pemilik hak cipta tentu dalam diskusi hari ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama misalnya.” Harapan Candra.

Perlu adanya satu ketentuan bukan satu ada beberapa ketentuan yang lebih menyempurnakan dari pasal yang sudah ada misalnya batasan-batasan dalam hal soal penggandaan atau apakah mungkin tanpa delik aduan, disebutkan bahwa untuk penggandaan hukuman denda jika tidak juga membuat Jera.

Dari sisi kelemahan-kelemahan ada beberapa hal pembatasan hak cipta Tidak Dianggap pelanggaran hak cipta apabila atau meliputi penggandaan dalam dunia pendidikan untuk tujuan pendidikan bukan komersial.

Yang mewakili Dirjen KI Kemenkum dan HAM RI Agung Damar Sasongko . menyampaikan sebagai narasumber mengenai undang-undang hak cipta yang sekarang secara prinsip memang sudah banyak keberpihakannya kepada pencipta. Agung saat ini sebagai Kepala Bagian Program dan Pelaporan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual KemenkumHAM.

“Perkembangan sekarang ini yang namanya pelanggaran hak kekayaan intelektual memang selalu akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kalau dianalogikan pelanggaran-pelanggaran akan terus selalu mengikuti tren fashion terbaru.”Kata Agung.

Menurut Agung pula, sekarang ini yang pelanggaran digital printing sudah mulai banyak terjadi dengan berbagai cara. Mereka mencari celah hukum yang bisa dilihat kelemahan nya.

Misalnya, di depan rumah ditulis *Dilarang berjualan di depan rumah*, maka pembaca akan bilang kalau depan rumah nggak boleh nanti samping rumah boleh? Ketika dibilang dilarang berjualan di depan rumah dan di samping rumah makan nggak jelas samping rumahnya sampai rumah sebelah kanan atau sebelah kiri.

Jadi kalau kita lihat bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang tadi terkait dengan masa sebenarnya di dalam pasar. Bahwa tempat itu juga harus mengingatkan menjual barang-barang yang melakukan pelanggaran tata tempat di sini diartikan adalah fisik tapi sebenarnya perlu adanya penjelasan yang lebih detail tempat di sini juga bisa berarti yang lain. Yang artinya kita juga perlu menginisiasi bahwa ini adalah hal-hal yang perlu di rumuskan kembali.

Hasil diskusi nantinya akan dicoba untuk melakukan revisi terbatas terhadap kebijakan yang ada. Jadi sebetulnya rancangan undang-undang hak cipta yang disahkan itu kita juga sudah berkonsultasi dengan banyak pihak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *