Presiden Jokowi Akan Mengangkat Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

 

 

 

 

Jakarta. Presiden Jokowi mengakui akan mengangkat Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Bahkan sempat beredar surat pengangkatan Hasto Wardoyo sebagai Kepala BKKBN yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara.

Presiden Jokowi sendiri dengan lugas mengatakan, bahwa benar akan mengangkat Hasto Wardoyo sebagai Kepala BKKBN karena dinilai punya kompetensi. Selain kinerjanya bagus, juka memiliki latar belakang sebagai dokter specialis kebidanan. Demikian halnya ketika ditanyakan oleh awak media kepada Presiden Jokowi.

“Iya Presiden dong,” kata Joko Widodo usai meresmikan jalan tol Malang-Pandaan di Malang, beberaoa waktu lalu.

Menurutnya, Hasto ditunjuk sebagai Kepala BKKBN melalui pertimbangan matang. Antara lain sebagai Bupati, Hasto memiliki pola komunikasi publik yang baik.

Sehingga diharapkan bisa mengkampanyekan keluarga berencana lebih baik. “Artinya akan lebih baik dong,” katanya.

Selain itu, Hasto dianggap memiliki pengalaman di lapangan yang memadai. Memahami kondisi di lapangan secara konkrit. “Tahu masalah detail sebelumnya. Sudah pas. Kami memang cari yang pas,” ujarnya.

Sempat beredar sebuah surat petikan surat Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019 tentang Pengangkatan Pejabaran Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Mengangkat Hasto Wardoyo seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang saat ini menjabat Bupati Kulon Progo.

Surat yang ditetapkan pada 30 April 2019 itu ditandatangani Presiden Jokowi. Sedangkan untuk petikan disahkan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Farid Utomo.

 

Pelantikan Bupati Kulon Progo Hasto dilakukan paling lambat 30 hari setelah SK ditandatangani. Jika SK tersebut ditandatangani pada akhir April, bisa jadi pelantikan Hasto sebagai Kepala BKKBN akan dilakukan sebelum Juli 2019.

“Kalau lebih dari 30 hari, bisa tidak jadi dilantik. Kalau tetap harus dilantik maka akan ada SK baru. Itu berlaku juga di sini,” kata Gatot.

Ditambahkannya,seorang bupati tidak boleh merangkap jabatan karena regulasi mengatur soal larangan merangkap jabatan.

“Kalau sudah [Hasto] dilantik, tinggal menunggu proses politik. Mengundurkan diri kan juga masih melalui proses politik. Jadi butuh waktu,” katanya.

Jika Hasto dilantik sebagai Kepala BKKBN, maka Wakil Bupati Kulonprogo Soetedjo akan menggantikan posisinya sebagai bupati dengan status pelaksana tugas. Soetoejo akan ditetapkan sebagai bupati definitif. Kekosongan bupati tersebut harus segera diisi. Terkait posisi wakil bupati, Pemda menyerahkan sepenuhnya proses politik di DPRD selesai. Cepat tidaknya kursi wakil bupati nanti tergantung dari proses politik di Dewan.

“Begitu bupati tidak aktif, wakil bupati menjadi pelaksana tugas. Sampai penetapan bupati definitif,” katanya.

Pemda meyakini, program pembangunan termasuk Bandara YIA di Kulonprogo tidak akan terganggu meskipun akan ditinggalkan Hasto. Pasalnya masalah pembangunan melekat pada diri bupati dan bukan figur seorang Hasto.

“Jadi kami percaya, siapapun bupatinya yakin program pembangunan tidak akan terpengaruh. Itu dinamika pemerintahan,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *