Presiden Jokowi Bimbang Mengeluarkan Perppu UU KPK, Takut Dimakzulkan

Pengamat Publik dan Pembina Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia Wibisono

Jakarta, Pengesahan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh DPR terus menjadi perbincangan publik. Pasalnya, revisi UU KPK tersebut dianggap sebagai pelemahan terhadap komisi antirasuah tersebut.

Menurut Pengamat publik dan Pembina LPKAN ( Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH mengutip Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah merilis hasil survei terbaru yang merekam pendapat masyarakat mengenai revisi UU KPK. Mayoritas responden dalam survei itu menilai revisi UU itu melemahkan KPK.

“Sebanyak 76,3 persen publik bahkan setuju Presiden Jokowi mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru,” ujar Wibisono menyatakan ke awak media di jakarta (8/10/2019).

Presiden Jokowi semestinya tak ragu untuk mengeluarkan Perppu terkait UU KPK yang direvisi. Penerbitan Perppu sesuai dengan konstitusi dan di dukung masyarakat yang berharap upaya pemberantasan korupsi terus berjalan.

Maka dari itu, menurut wibi, penting untuk mengkomunikasikan rencana terbitnya perppu ke pimpinan partai politik dengan membahas materi yang mengedepankan penguatan lembaga antirasuah tersebut.

Lanjut wibi, penerbitan Perppu juga sudah memiliki dasar hukum, misalnya dalam pasal 22 ayat (1) UU 1945. Pasal itu berbunyi, ” dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa,presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang undang (perppu),”

Semenatara itu, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas swasta mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan perppu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka memberi tenggat waktu bagi Jokowi sampai 14 Oktober.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah usai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Dino mengatakan, apabila dalam batas waktu itu tuntutan tak direalisasikan, maka akan ada gerakan mahasiswa yang lebih besar.

Ada pula perwakilan mahasiswa dari Universitas Paramadina, Universitas Bakrie, hingga Universitas Kristen Krida Wacana yang menemui Moeldoko. Dino mengaku kedatangannya bersama mahasiswa lain untuk menyampaikan tujuh tuntutan.

Presiden Jokowi kini diambang kebimbangan. Dia sudah menyebut akan mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu.

Namun rencana penerbitan perppu itu seperti tidak dikehendaki, khususnya oleh partai-partai pendukung di parlemen.

Jokowi semakin bimbang lantaran ada anggapan yang berkembang bahwa penerbitan perppu bisa berujung pada pemakzulan.

Menanggapi hal tersebut, wibi memastikan presiden Jokowi itu tidak akan tersandung kasus hukum hanya gara-gara menerbitkan perppu.

“Nggak ada masalah hukum kalau Presiden Jokowi mau keluarkan Perppu KPK,karena dasar hukumnya sudah jelas,” tegas wibi.

Menurutnya, masalah Jokowi sebatas persoalan politik bukan Persoalan hukum dan itu hanya dalam lingkup elite-elite partai yang ingin UU KPK baru berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *