PRESIDEN JOKOWI TABRAK ATURAN, TERKAIT WALIKOTA BATAM MENJABAT EX-OFFICIO KEPALA BP BATAM

Pembina LPKAN dan Pengamat infrastruktur Indonesia Wibisono,SH,MH

 

jakarta, 25 Januari 2019 Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH mengatakan ke media bahwa pemerintah pusat Tabrak Aturan terkait pengelolahan BP Batam, hasil rapat DPR (24 januari 2018) meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang agar Walikota Batam tidak Menjabat Ex-Officio Kepala BP Batam,ujar Wibi yang juga pengamat infrastruktur ini.

Sebelumnya,Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membubarkan BP Batam sebagai pengelola kawasan wilayah tersebut. Itulah hasil rapat terbatas yang digelar kepala negara bersama wapres JK dan sejumlah menteri terkait, di Kantor Presiden, Rabu (12/12/2018).

Keputusan untuk membubarkan BP Batam, merupakan instruksi langsung Presiden.

“Arahnya begitu,BP Batam dibubarkan,” ungkap Darmin sembari mengajak Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo datang ke kantornya, untuk mendiskusikan hal tersebut. Namun yang terjadi malah ada pergantian Kepala BP Batam dengan alasan untuk menyelesaikan Transisi.
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas memang sempat menyindir pengembangan kawasan Batam yang terkesan lamban.
“Dengan cara, kewenangan pemerintah pusat yang ada selama ini di Batam akan dirangkap oleh Walikota,” tegas Darmin.

Kebijakan pemerintah pusat RI yang menjadikan Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam. Dikritik oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo.
Menurutnya keputusan pemerintah untuk Batam itu, berpotensi menabrak sejumlah undang-undang.

Wibisono menambahkan undang undang yang di tabrak adalah :

UU. No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU. No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU. No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah serta PP. No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dimana, dalam pasal 76 ayat 1 huruf C UU. No 23 tahun 2004, disebutkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara atau daerah atau pengurus yayasan di bidang apapun.

“Apalagi, Berdasarkan UU. No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan.
Jika Walikota Batam menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam, akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaan UU Perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan Negara,” ujar wibi

Saya menilai,Sangat berbahaya apabila diterapkan. Karena dikhawatirkan akan adanya penyelewengan kewenangan dari walikota.
Oleh karenanya. Saya meminta para menteri yang membahas soal peleburan BP Batam, menjelaskan secara detail mengenai konsekuensi-konsekuensi yang ada apabila Walikota menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam.

Atau yang lebih baiknya. Saya menyarankan agar rencana Walikota menjadi Ex-Officio Kepala BP Batam dilupakan saja. Lalu diganti dengan membuat PP yang mengatur mengenai kewenangan,kata wibi menambahkan.

“Ini kasian pak presiden jokowi atau beliau tidak paham tentang Aturan Undang Undang yang berlaku selama ini, karena presiden kelihatan sengaja dijorokin oleh menterinya atau ada kekuatan lain di luar pemerintahan yang punya kepentingan usaha di Batam, kalo tentang lambannya pemerintah waktu itu, Seharusnya, mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kewenangan agar tidak dualisme Pembagian wilayah. Bukan jadi ex-officio,”

“Sudah lah. Lupakan ex-officio Ini bisa di impeachment. Sekarang lagi musim politik. Nyari suara sekarang lagi susah,” ungkapnya.

Menteri dalam negeri Tjahjo kumolo dalam rapat kerja dengan komisi II DPR RI, Kamis (24/1/19) sore. Keputusan itu diambil, setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

Sebagai konsekuensi dari keputusan itu, maka. kewenangan yang melekat di BP Batam kedepannya akan diberikan Pemerintah Kota Batam.

Untuk diketahui juga. Dalam situs resminya, Otorita Batam merupakan cikal bakal dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Pada PP 46 disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam dengan keberadaannya selama 70 tahun sejak PP 46 ditandatangani.

Hal ini memberikan kepastian hukum kepada para investor baik lokal maupun asing selama itu untuk berinvestasi di Batam. BP Batam mempunyai Visi dan Misi yang jelas untuk mengembangkan Batam kedepan.

Saat ini BP Batam mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat khususnya yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan perijinan lalu lintas keluar masuk barang.

Perizinan tersebut diantaranya Perizinan IP Plastik dan Scrap Plastik, Perizinan IT-PT, Perizinan IT Cakram, Perizinan IT Alat Pertanian, Perizinan IT Garam Perijinan, Mesin Fotocopy dan printer berwarna, Perizinan Pemasukan Barang Modal Bukan Baru, Perizinan Bongkar Muat, Pelabuhan Khusus, Perizinan Pelepasan Kapal Laut.

Adapun perijinan yang sebelumnya berada di Otorita Batam diantaranya Perijinan Fatwa Planologi, Perijinan Alokasi Lahan, Perijinan titik-titik lokasi iklan, SK BKPM tentang registrasi perusahaan di Indonesia, Angka Pengenal Import Terbatas (APIT), serta Izin Usaha Tetap (IUT),pungkas wibisono.
[25/1 12:42]

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *