PRESIDEN MASIH PERLU MEMBENAHI MANAJEMEN KOMUNIKASI PEMERINTAH

 

Release
Lembaga EmrusCorner
Jumat,  14 September 2018

PRESIDEN MASIH PERLU MEMBENAHI
MANAJEMEN KOMUNIKASI PEMERINTAH

Iklan pembangunan bendungan yang ditayangkan Kemenkominfo di bioskop menuai pro dan kontra. Terlepas dari argumentasi yang dibangun dari perspektif kepentingan dari para pihak yang menyampaikan pandangan, realitas ini sekaligus menunjukkan manajemen komunikasi pemerintah masih perlu mendapat perhatian serius dari presiden untuk memebenahinya.

Bila kita menelisik perspektif yang kontra, mereka mengemukakan argumentasi bahwa iklan tersebut sebagai bagian kampanye terselubung dari salah satu kandidat balon capres  Pilpres 2019. Argumentasi ini bisa saja dipahami karena sudah dalam kurun waktu tahun politik, terjadi setelah pendaftaran paslon kandidat presiden di KPU. Sebab,  makna paripurna suatu pesan komunikasi tidak bisa lepas lepas dari konteks dan momentum waktu yang menyertainya.

Karena itu, sejatinya Kemenkominfo melakukan komunikasi keberhasilan pembangunan secara teratur, setidaknya per triwulan, sejak 100 hari pemerintahan hingga di ujung masa pemerintahan lima tahunan. Namun, Kemenkominfo sejatinya lebih dahulu mengelola komunikasi pemerintahan yang efektif dan bersinergi antara semua unit humas kementerian dan instansi pemerintah lainnya sebelum memproduksi program komunikasi keberhasilan pembangunan yang akan disampaikan ke publik. Hal ini sangat penting agar tidak muncul ego sektoral unit humas yang ada di setiap kementerian dan instansi pemerintah di bawah presiden.

Sebaliknya, yang pro menyebutkan bahwa iklan tersebut bukan bagian dari kampanye tetapi sebagai kewajiban pemerintah menyampaikan keberhasilan program pembangunan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan kampanye pemilu. Siapapun pemimpin pemerintahan, demikian pihak yang pro, penyampaian keberhasilan dan program pembangunan kepada rakyat sebagai suatu keharusan. Argumentasi ini sangat benar, hanya kurang tepat momentum saja, sehingga memberi peluang menimbulkan polemik. Perlu disadari, dalam manajemen komunikasi, persoalan penciptaan timing penyampaian pesan tidak kalah pentingnya dengan menyusun pesan itu sendiri.

Selain itu, saya menyayangkan bahwa wacana pro dan kontra ini tidak masuk pada masalah substansi. Sebenarnya dialektika pro dan kontra ini menjadi produktif jika memperbincangkan dan sekaligus menguji validitas kandungan fakta dan data yang tersaji dalam isi iklan tersebut.

Jika isi sebuah iklan berdasarkan fakta dan data, menurut saya,  tidak ada masalah. Sebab, hal itu sebagai kewajiban bagi Kemenkominfo memproduksi iklan tersebut dalam rangka menyampaikan capaian-capaian pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan berbagai media komunikasi, termasuk di dalamnya media bioskop.

Lagi pula,  tugas semua kementerian dan instansi pemerintah sesuai dengan bidang masing-masing menyampaikan  kepada publik apa yang telah dan akan  dikerjakan.  Hal ini senafas dengan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban memenuhi hak seluruh rakyat Indonesia untuk mengetahui program pembangunan.

Lain halnya misalnya, bila dalam suatu iklan tertentu ada dugaan tidak berbasis fakta dan data. Pada kondisi semacam ini,  perlu dilakukan wacana publik untuk saling menguji validasi fakta dan data dari para pihak. Data siapa yang benar dan data siapa yang boleh jadi sebagian kurang benar. Jika ditemukan data yang kurang benar dari salah satu atau semua pihak, hal tersebut potensi sebagai kebohongan publik.

Iklan layanan masyarakat yang berbasis fakta dan data,  termasuk dari Kemenkominfo yang memproduksi iklan keberhasilan pembangunan, menurut saya, justru harus terus digelorakan kapan saja, baik sebelum, sedang dan setelah kampanye politik dalam rangka pemilu. Bahkan tidak hanya melalui media bioskop, tetapi juga  di berbagai media lainnya.

Dengan demikian,  bisa dimaknai bahwa penyampaian program pembangunan sama sekali tidak ada kaitannya dengan tahun dan kampanye politik. Jadi,  tidak hanya menjelang berakhirnya masa pemerintahan, apalagi mendekati tahun politik.

Salam,
Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *