PT. KARYA MURNI SEJATI 27 DAN PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS BANDING, PUTUSAN PTUN JAKARTA BELUM FINAL

 

*PT. KARYA MURNI SEJATI 27 DAN PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS BANDING, PUTUSAN PTUN JAKARTA BELUM FINAL*

 

Jakarta. Pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, INTEGRITY _(Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society_ ) sebagai kuasa hukum PT. Karya Murni Sejati 27 (PT. KMS) dan PT. James & Armando Pundimas (PT. JAP) secara resmi mendaftarkan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 69/G/2018/PTUN-JKT melawan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM dan PT. Aneka Tambang, Tbk (tergugat intervensi) terkait izin tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diumumkan kepada khalayak umum bahwa putusan PTUN tersebut menjadi belum bersifat final dan mengikat. Kepada semua pihak dihimbau untuk menghormati proses hukum banding, dan menunggu sampai ada keputusan akhir yang berkekuatan hukum tetap ( _inkracht van gewjisde_ ).

Langkah banding dilakukan untuk memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum terkait investasi dan izin tambang tersebut. Kami percaya bahwa sebagai negara hukum, Indonesia pasti akan menghadirkan putusan yang terbaik dan berpihak pada kebenaran.

Perlu dipahami, perkara ini bermula ketika PT. KMS dan PT. JAP mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP) pada tahun 2008 di atas areal yang saat itu sudah dikuasai oleh negara. Sebagai bentuk kepatuhan, seluruh prosedur telah ditempuh sesuai ketentuan, termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari KP Eksplorasi, PT. KMS dan PT. JAP berhasil meningkatkan izinnya menjadi IUP produksi, bahkan hingga mendapatkan sertifikat clear and clear (CnC) pada tahun 2013 dan 2014 dari Dirjen Minerba sebagai pengakuan sah dari negara bahwa Izin Usaha Pertambangan di areal tambang tersebut telah melalui proses evaluasi dan terbebas dari sengketa.

Karena sudah mendapatkan jaminan negara serta berbagai izin itulah, maka kami akan terus memperjuangkan hak atas tambang itu, tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

*Jakarta, 31 Oktober 2018*

Prof. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D. (HP: 0817726299)
Zamrony, S,H.,M.Kn.
Dra. Wigati Ningsih, S.H.,LL.M.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *