PTUN Jakarta Mengabulkan Gugatan Partai Hanura Kubu Daryatmo

 

 

Jakarta .Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding dan Daryatmo atas kepengurusan Oesman Sapta Odang (OSO).

Partai Hanura kubu Ambhara itu menggugat SK Menkum HAM No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tentang kepengurusan Partai Hanura masa bakti 2015-2020.

“Kita tahu bersama hari ini ada putusan PTUN yang menyatakan bahwa semua permohonan gugatan dari Hanura Bambu Apus itu dikabulkan,” jelas  Ketua Umum Hanura kubu Ambhara, Daryatmo, di Kantor DPP Hanura Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur.hari ini,selasa,27 Juni 2018.

 

Sekjen Hanura kubu Ambhara, Sarifudin Sudding mengatakan, keputusan PTUN itu sangat tepat. Dengan begitu, kepengurusan Partai Hanura hasil Munaslub Januari 2018 dinyatakan sah secara hukum.

Kemarin 401 cabang dan 27 DPD yang mengelar Munaslub dan oleh PTUN itu dinyatakan sah dan berdasarkan hukum. Seluruh permohonan gugatan pengurusan dari Munaslub yang dilakukan pada Januari kemarin oleh PTUN dinyatakan sah dan beralasan hukum,” jelas  Sudding di tempat yang sama.

Sudding menambahkan dengan adanya keputusan tersebut polemik ada dua kubu di Partai Hanura telah selesai. Dia menegaskan saat ini kepengurusan Partai Hanura hasil Munaslub Januari 2018  yang sah.

“Kita pahami semua sengketa itu muaranya di pengadilan dan apapun putusan pengadilan jadi dasar kita dan landasan kita dalam hal mengelola partai politik. Sehingga langkah organisasi akan dijalankan oleh pengurusan DPP Hanura hasil munaslub,” tegas Sudding.

 

Ditempat yang sama Ketua Bidang Hukum DPP Hanura kubu Ambhara, Adiwarman membacakan amar putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Hanura kubu Sudding dan Daryatmo atas kepengurusan OSO.

 

Berikut amar putusan :

Mengadili

Dalam eksepsi

Menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya

 

Dalam pokok perkara:

Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Menyatakan batal surat keputusan Menkum HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020

 

Mewajibkan kepada tergugat mencabut SK Menkum HAM nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti 2015-2020

 

Menghukum tergugat dan tergugat II intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 589.000 .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *