Putusan Majelis Hakim PN Menggala Menyatakan Tergugat I Pengusaha/ Perusahaan Berbadan Hukum Perseroan Tidak Baik

Advokat Kondang dari ANDITA’S LAW FIRM Jakarta Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH menyatakan tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala.

Jakarta.Advokat Kondang dari ANDITA’S LAW FIRM Jakarta Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH menyatakan tidak puas dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum PT. Silva Inhutani Lampung sebagai Tergugat I dan Pegawai Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Jakarta adalah bawahan Siti Nurbaya.

Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum nomor 07/Pdt.G/2017/PN.MGL ini cukup panjang persidangannya, yaitu mulai pendaftaran Februari 2017 dan putus pada Juli 2018.

Tonin yang dikenal juga sebagai Ketua Umum Ormas Paska Mesima menjelaskan kepada media, sepatutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Tergugat II juga harus dihukum dan tidak bisa melepaskan dirinya sendiri kepada PT. Silva Inhutani Lampung karena tanpa Ijin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) Nomor 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 maka klien kami dan masyarakat di Mesuji Desa Talang Gunung tentunya hidup makmur dan sejahtera sebagaimana yang dikatakan pada sila Pancasila, ujarnya di Jakarta,beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, maka tekanan kepada Majelis Hakim dari Pengadilan Tinggi dan orang-orang yang terbiasa sebagai makelar kasus juga tidak henti-hentinya terjadi dan oleh karena itu Tonin mengacungkan jempol dan salut kepada Majelis Hakim yang tidak tergoyahkan, walaupun telah mempertaruhkan jabatan dan kehidupannya, dan ini semua dapat terjadi karena ALLAH tidak dapat dikesampingkan jika murkaNya telah datang.

Keluarga Bahasin yang tanahnya telah dirambah oleh PT. Silva Inhutani Lampung paska SK Kementrian Kehutanan dengan dalil memperluas areal register 45 dengan cara-cara melawan hukum menjadi fakta dalam persidangan sehingga perluasan kawasan tersebut mengambil tanah ulayat/ masyarakat dan tidak ada satu buktipun yang dapat diberikan oleh PT. Silva Inhutani Lampung beserta Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kecuali surat-surat dan peta-peta yang dibuatnya secara sepihak. Sebagaimana ungkap Singarimbun mengenai bangsa ini terkenal dengan sebuatan Nusantara sejak Maha Patih Gajah Mada, jadi kalau oknum-oknum yang telah melakukan penyelewengan dan merugikan masyarakan maka sudah saatnya disingkirkan dan diungkapkan sebagaimana diketahui mengenai Register 45 merupakan kasus Nasional dan tidak terselesaikan dan ternyata Penggugat yang masih percaya kepada hukum telah menempuh lewat Pengadilan Negeri Menggal dan ternyata dikabulkan.

Sepatutnya PT. Silva dan Kementrian Kehutanan tidak perlu banding atau mencari upaya hukum karena pengadilan yang sesungguhnya adalah di Pengadilan Terbuka, sehingga pengertian dan pemahaman Hakim dari fakta persidangan. Kami yakin mereka akan mengajukan banding mungkin karena harga diri sebagaimana sekarang saja sudah ada upaya perlawanan nomor 74 di PN Tanjung Karang terhadap apa-apa yang telah dijadikan sita jaminan dalam perkara yang dimenangkan oleh Hi Hendy T Haroen dan oleh Winarto, Beny yang secara patut diketahui adalah anak dari Pemilik Bumi Waras mengajukan perlawanan terhadap rumah dan hartanya ditetapkan sebagai sita jaminan.

Selengkapnya berdasarkan catatan media amar putusan perkara nomor 07/Pdt.G/2017/PN.Mgl tersebut sebagai mana berikut ini:

1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.Menyatakan lahan 400 Ha yang menjadi objek sengketa merupakan bagian dari 9.600 Ha dan tidak termasuk dalam 33.500 Ha yang disyahkan Besluit Resident Lampung District No.249 tanggal 12 April 1940.

3.Menyatakan Penerbitan Akta Jual Beli (AJB) Notaris Cahya Witri Dediyah SH., demikian juga seluruh surat/ dokumen yang menjadi dasar penerbitan Akta tersebut merupakan Akta Otentik dan sah sesuai ketentuan hukum dan belum pernah dibatalkan sebagaimana sesuai dengan nomor-nomornya;

4.Menyatakan, pemilik lahan sebelumnya “ objek sengketa 400 HA “ dapat dan cukup membuktikan secara sah atas kepemilikan lahan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang tersebut pada seluruh AJB yang memiliki nomor sendiri-sendiri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang Gunung dan diketahui oleh Camat Mesuji Lampung  dengan nomor sebagaimana melekat pada AJB;

5.Menyatakan perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat secara sebagian atau secara keseluruhan adalah perbuatan melawan hukum;

6.Menghukum Tergugat I akibat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat kepada kerugian Penggugat;

7.Menyatakan Tergugat II dalam memberikan Ijin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (IHPHTI) kepada Tergugat I dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 telah mempertimbangkan keberadaan lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, dengan demikian keberadaan objek sengketa 400 HA milik Penggugat patut diakui berada didalam pertimbangan tersebut;

8.Menyatakan perbuatan Penggugat memasuki, melintasi, menguasai, menggarap dan menanam 400 HA di atas lahan/ tanah di areal yang dimaksud oleh Tergugat II pada Lampiran II konsideran keempat pada  SK Nomor 93/KPTS-II/1997 tanggal 17 Februari 1997 adalah sah menurut hukum;

9.Manyatakan pemberian ijin HPHTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.322/Menhut-II/2004 tentang Pencabutan SK Menhut No.9983/KPTS-II/2002 dan Pemberlakuan kembali SK No. 93/KPTS-II/1997 oleh Tergugat II tidak menghilangkan hak kepemilikan Penggugat terhadap lahan 400 HA objek sengeketa sebagai Pihak ketiga;

10.Menyatakan Tergugat I adalah Pengusaha/ Perusahaan berbadan hukum Perseroan yang tidak baik;

11.Menghukum Tergugat I membayar seluruh kerugian Penggugat yang telah terjadi dan dihitung sampai dengan perkara ini diputus adalah:

Jika Tergugat I bermaksud menguasai objek sengketa maka telah lahir kewajiban Tergugat I yang tidak dijalankannya sejak tahun 1997 sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri adalah :

i.400 Ha x Rp. 150.000.000,- total Rp. 60.000.000.000,- ( enam puluh milyar rupiah); Harga transaksi jual beli lahan kepala sawit produktif adalah Rp. 150.000.000,-/ Ha. yang mengandung komponen berikut ini:

1. Pembelian lahan 400 HA
2. Biaya land clearing 400 HA
3. Biaya membangun sarana dan prasarana
4. Biaya pembibitan dan penanaman kelapa sawit
5. Biaya pemeliharaan kepala sawit
ii. biaya pengamanan guna mempertahankan lahan seluas 400 Ha beserta isinya sejak tahun 2010 adalah  5 tahun x 12 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 3.000.000.000,-
iii. biaya berperkara hukum guna membela diri dan mempertahankan lahan Rp. 5.000.000.000,-
12 Membebankan para tergugat untuk membayar biaya perkara
13 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Sampai dengan berita ini diturunkan maka awak media belum mendapatkan informasi kelanjutan perkara tersebut karena ada waktu 14 (empat belas) hari kepada pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum atau menerima putusan tersebut.

Dan masyarakat Mesuji ternyata telah mempersiapkan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Menggala kepada Presiden Republik Indonesia guna meminta kembali lahan yang pernah di serahkan kepada Pemerintah pada tahun 1941 tersebut, karena masyarakat menilai Hutan Larangan yang diberikan telah dinikmati kayunya dan tanahnya hanya satu kelompok saja dan ternyata Pemerintah telah melanggar apa-apa tujuan dari diserahkannya hutan larangan tersebut.

Dan menurut informasi yang akan mengajukan gugatan tersebut adalah masyarakat yang telah menjadi anggota ORMAS PASKA MESIMA yang Ketua Umumnya adalah Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH yang telah membuka babak baru di Register 45 dengan memenangkan perkaranya. 

Narahubung :

Advokat Tonin Tahta Singarimbun, SH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *