Rangkaian Kopi Darat Online dan “Aliando Menagih Janji” 25 s/d 28 Maret

 

Salam Satu Aspal….! Salam Perjuangan…!
Kami sampaikan terimakasih yang sebesar
berjuang di seluruh Indonesia untuk menumbangkan aturan
Permenhub 108/2017.
Kami juga menyampaikan terimakasih yang sebesarsebesar kepada Kepala Staf Presiden Bapak Moeldoko yang telah menerima dan mewujudkan aspirasi
keberatan kami terhadap Permenhub 108/2017.
Kami juga menyampaikan terimakasih yang sebesar
PDI Perjuangan DPR RI, Media Massa Nasional dan pihak lain yang dengan perannya masing
telah membantu perjuangan kami Driver Online dalam melawan aturan menindas di Permenhub
108/2017.
Pertama, hasil “kemenangan” Aliando pada rangkaian aksi Kopi Darat
Online dan “Aliando Menagih Janji” di tanggal 25 s/d 28 Maret 2018, adalah :
1. Pengakuan dari pemerintah bahwa ada kesalahan dalam Permenhub 108 yakni membunuh
kemandirian Driver Online. Dibuktikan dengan pernyataan Kemenhub yg melakukan penundaan
terhadap Permenhub 108/2017 untuk transportasi online sampai terbitnya aturan baru.
terjaganya Kemandirian Driver Online.
2. Fase Perjuangan Driver Online saat ini berlanjut pada Tahapan memasukan usulan usulan kita
yang memastikan mempunyai pijakan yg pro perlindungan, kesejahteraan dan kemandirian Driver
online.
3. Kenapa Aplikator didorong menjadi Perusahaan Transportasi?
Pertama, posisi Aplikator menjadi jelas secara hukum bahwa dia adalah Perusahaan Transportasi
dengan demikian maka Aplikator menjadi objek pajak jasa transportasi bukan hanya objek pajak e
commerce. Dengan kepastian ini maka ada potensi pajak yang bisa di dapatkan oleh Negara.
Kedua, apa dan bagaimana hubungan antara Aplikator dan Driver online bisa dirumuskan, karena
posisi kedua nya menjadi lebih jelas secara hukum.
Apakah hubungan antara Aplikator dan
karyawan?
Tidak. Hubungan yang terjalin adalah kemitraan dimana masing masing pihak memiliki “saham”.
Misalnya jika “saham” Aplikator berupa sistem, maka “saham” Driver online adalah penyertaan
kendaraan yang dimilikinya. Dengan adanya partisipasi “saham” tersebut maka formulasi
pendapatan Aplikator dan Driver online bukanlah Formulasi Gaji atau Upah melainkan Formulasi
berbagi keuntungan (Mitra).
PERS RILIS
Salam Satu Aspal….! Salam Perjuangan…!
Kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Driver Online yang telah
ndonesia untuk menumbangkan aturan-aturan yang menindas dalam
Kami juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Indonesia, Ir. H. Joko
Widodo dan Kepala Staf Presiden Bapak Moeldoko yang telah menerima dan mewujudkan aspirasi
keberatan kami terhadap Permenhub 108/2017.
Kami juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak termasuk Fraksi
Perjuangan DPR RI, Media Massa Nasional dan pihak lain yang dengan perannya masing
telah membantu perjuangan kami Driver Online dalam melawan aturan menindas di Permenhub .
Pertama, hasil “kemenangan” Aliando pada rangkaian aksi Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) Driver
Online dan “Aliando Menagih Janji” di tanggal 25 s/d 28 Maret 2018, adalah :
1. Pengakuan dari pemerintah bahwa ada kesalahan dalam Permenhub 108 yakni membunuh
kemandirian Driver Online. Dibuktikan dengan pernyataan Kemenhub yg melakukan penundaan
terhadap Permenhub 108/2017 untuk transportasi online sampai terbitnya aturan baru.
terjaganya Kemandirian Driver Online.
2. Fase Perjuangan Driver Online saat ini berlanjut pada Tahapan memasukan usulan usulan kita
yang memastikan mempunyai pijakan yg pro perlindungan, kesejahteraan dan kemandirian Driver
enjadi Perusahaan Transportasi?
posisi Aplikator menjadi jelas secara hukum bahwa dia adalah Perusahaan Transportasi
dengan demikian maka Aplikator menjadi objek pajak jasa transportasi bukan hanya objek pajak e
kepastian ini maka ada potensi pajak yang bisa di dapatkan oleh Negara.
Kedua, apa dan bagaimana hubungan antara Aplikator dan Driver online bisa dirumuskan, karena
posisi kedua nya menjadi lebih jelas secara hukum.
Apakah hubungan antara Aplikator dan Driver online merupakan hubungan kerja majikan dan
Hubungan yang terjalin adalah kemitraan dimana masing masing pihak memiliki “saham”.
Misalnya jika “saham” Aplikator berupa sistem, maka “saham” Driver online adalah penyertaan
yang dimilikinya. Dengan adanya partisipasi “saham” tersebut maka formulasi
pendapatan Aplikator dan Driver online bukanlah Formulasi Gaji atau Upah melainkan Formulasi
besarnya kepada seluruh Driver Online yang telah
aturan yang menindas dalam
Indonesia, Ir. H. Joko
Widodo dan Kepala Staf Presiden Bapak Moeldoko yang telah menerima dan mewujudkan aspirasi
besarnya kepada semua pihak termasuk Fraksi
Perjuangan DPR RI, Media Massa Nasional dan pihak lain yang dengan perannya masing-masing
telah membantu perjuangan kami Driver Online dalam melawan aturan menindas di Permenhub
Nasional (KOPDARNAS) Driver .
1. Pengakuan dari pemerintah bahwa ada kesalahan dalam Permenhub 108 yakni membunuh
kemandirian Driver Online. Dibuktikan dengan pernyataan Kemenhub yg melakukan penundaan
terhadap Permenhub 108/2017 untuk transportasi online sampai terbitnya aturan baru. Artinya .
2. Fase Perjuangan Driver Online saat ini berlanjut pada Tahapan memasukan usulan usulan kita
yang memastikan mempunyai pijakan yg pro perlindungan, kesejahteraan dan kemandirian Driver
posisi Aplikator menjadi jelas secara hukum bahwa dia adalah Perusahaan Transportasi
dengan demikian maka Aplikator menjadi objek pajak jasa transportasi bukan hanya objek pajak e- kepastian ini maka ada potensi pajak yang bisa di dapatkan oleh Negara.
Kedua, apa dan bagaimana hubungan antara Aplikator dan Driver online bisa dirumuskan, karena
Driver online merupakan hubungan kerja majikan dan
Hubungan yang terjalin adalah kemitraan dimana masing masing pihak memiliki “saham”.
Misalnya jika “saham” Aplikator berupa sistem, maka “saham” Driver online adalah penyertaan
yang dimilikinya. Dengan adanya partisipasi “saham” tersebut maka formulasi
pendapatan Aplikator dan Driver online bukanlah Formulasi Gaji atau Upah melainkan Formulasi .
Ketiga, pendapatan Driver Online tidak lagi di potong ole
oleh koperasi maupun perusahaan yang didalam Permenhub 108 sebelum ditunda diwajibkan oleh
negara, bisa dikatakan melalui Permenhub 108 negara mewajibkan lahirnya “percaloan”.
Lalu bagaimana dengan kewajiban kuota
kewajiban kewajiban lain sebagaimana yang ada dalam permenhub 108 ?
Kuota sebagaimana taksi konvensional sesungguhnya tidak dibutuhkan dalam taksi online. Hasil riset
yang pernah di lakukan oleh UBER terhadap para Drive
online menunjukan bahwa 65% Driver Online bekerja tidak lebih dari 10 jam setiap minggu.
Sementara 35% nya bekerja diatas 10 jam setiap minggu.
Hasil riset itu juga menunjukan, urgensi Keur untuk taksi online itu
taksi konvensional. Bahkan Presiden Joko Widodo justru pernah mengusulkan pada tanggal tanggal
27 Juni 2013 saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI agar Keur dihapuskan. Atau mungkin
sebagai perbandingan uji KEUR di negara Pe
diatas 3 atau 4 tahun.
Apakah menjadikan Aplikator sebagai Perusahaan Jasa Transportasi akan menciptakan
monopoli?

Tidak. Dengan pola bisnis saat ini yg berbeda dengan taksi konvensional maka tidak mung
melakukan pengadaan kendaraan, pool dan bengkel mengingat perilaku tersebut akan membuat
bisnis transportasi online tidak lagi kompetitif dan ekonomis untuk masyarakat.
Penyertaan modal masyarakat dalam bentuk kemitraan di bisnis Ride Sharing
transportasi online mampu memangkas berbagai biaya.Mempertahankan kemitraan adalah solusi
permanen bagi Aplikator.
Menyikapi seluruh situasi tersebut maka ALIANDO.

1. Meminta kepada pemerintah dan Aplikator untuk menghormati status Quo Permenhub 108. Atas
nama hukum tidak ada kegiatan implementasi Permenhub 108 dalam bentuk, antara lain : – Tidak ada penegakan hukum / razia driver online
– Aplikator tidak mensyaratkan Keur dan sim A umum dan aturan turunan lainnya dari Permenhub
108 sampai terbitnya aturan baru.
2. Meminta pemerintah menyertakan kami dalam perumusan aturan aturan baru dengan
menjunjung tinggi prinsip prinsip kemandirian dan kemitraan, yakni :
– Hubungan antara Driver Online Individu dengan Perusahaan Jasa Transportasi yang dibentuk dari
perusahaan aplikasi adalah mitra yang sejajar dalam mengambil keputusan, karena adanya unsur
“penyertaan modal” dari driver online dalam hal ini mobil sebagai modalny
ALIANSI NASIONAL DRIVER ONLINE
Ketiga, pendapatan Driver Online tidak lagi di potong oleh iuran dan potongan potongan lainnya
oleh koperasi maupun perusahaan yang didalam Permenhub 108 sebelum ditunda diwajibkan oleh
negara, bisa dikatakan melalui Permenhub 108 negara mewajibkan lahirnya “percaloan”.
Lalu bagaimana dengan kewajiban kuota, keur (baca : KIR), pembatasan wilayah hingga
kewajiban kewajiban lain sebagaimana yang ada dalam permenhub 108 ?
Kuota sebagaimana taksi konvensional sesungguhnya tidak dibutuhkan dalam taksi online. Hasil riset
yang pernah di lakukan oleh UBER terhadap para Driver online dan penggunaan kendaraan di taksi
online menunjukan bahwa 65% Driver Online bekerja tidak lebih dari 10 jam setiap minggu.
Sementara 35% nya bekerja diatas 10 jam setiap minggu.
Hasil riset itu juga menunjukan, urgensi Keur untuk taksi online itu tidak sama dengan keur untuk
taksi konvensional. Bahkan Presiden Joko Widodo justru pernah mengusulkan pada tanggal tanggal
27 Juni 2013 saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI agar Keur dihapuskan. Atau mungkin
sebagai perbandingan uji KEUR di negara Perancis hanya dilakukan untuk kendaraan yang berusia
Apakah menjadikan Aplikator sebagai Perusahaan Jasa Transportasi akan menciptakan
Dengan pola bisnis saat ini yg berbeda dengan taksi konvensional maka tidak mung
melakukan pengadaan kendaraan, pool dan bengkel mengingat perilaku tersebut akan membuat
bisnis transportasi online tidak lagi kompetitif dan ekonomis untuk masyarakat.
Penyertaan modal masyarakat dalam bentuk kemitraan di bisnis Ride Sharing inilah yg membuat
transportasi online mampu memangkas berbagai biaya.Mempertahankan kemitraan adalah solusi
seluruh situasi tersebut maka ALIANDO :
Meminta kepada pemerintah dan Aplikator untuk menghormati status Quo Permenhub 108. Atas
nama hukum tidak ada kegiatan implementasi Permenhub 108 dalam bentuk, antara lain :
Tidak ada penegakan hukum / razia driver online
n Keur dan sim A umum dan aturan turunan lainnya dari Permenhub .
2. Meminta pemerintah menyertakan kami dalam perumusan aturan aturan baru dengan
menjunjung tinggi prinsip prinsip kemandirian dan kemitraan, yakni :
ngan antara Driver Online Individu dengan Perusahaan Jasa Transportasi yang dibentuk dari
perusahaan aplikasi adalah mitra yang sejajar dalam mengambil keputusan, karena adanya unsur
“penyertaan modal” dari driver online dalam hal ini mobil sebagai modalnya.
Jakarta, 01 April 2018
ALIANSI NASIONAL DRIVER ONLINE (ALIANDO)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *