RAPAT PIMPINAN NASIONAL LPKAN INDONESIA

 

Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (DPP LPKAN) Indonesia hari ini menyelenggarakan RAPIMNAS DPP LPKAN INDONESIA dengan tema “Fungsi Kontrol Pengawasan Masyarakat Menjadi agenda Penting Menciptakan Keadilan Dan Kemakmuran Berlandaskan Pancasila”.

 

Bertempat di Besr Western Hotel HIVE, Jakarta, Rabu, (26 September 2018). Semua unsur hadir dalam Rapimnas. struktur Dewan Pengurus, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar LPKAN Indonesia antara lain; Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy  Purdijatno, SH, mantan Menkopolhukam, Irjen. Pol. Wisjnu Amat Sastro, mantan Kapolda Sumut, ML Wibisono, SH, MH Aktifis pergerakan, Letjen TNI (Purn) Prof.Dr. Syarifudin Tippe, mantan Dansesko dan mantan Rektor Unhan, Dosen, Advokat dan pengusaha.

Acara dimulai dengan pengarahan dari Ketua Dewan Pakar LPKAN Indonesia. Letjen TNI (Purn) Prof.Dr. Syarifudin Tippe,

 

 

Kemudian Ketua Umum LPKAN, HR . MOHAMAD ALI ZAINI menyampaikan Pidato dalam Rapimnas LPKAN .

 

Ketua Umum LPKAN Indonesia mengatakan bahwa berdasarkan AD/ART LPKAN Indonesia dalam mewujudkan eksistensi, kesinambungan, dan program organisasi sebagai bagian dari kedaulatan rakyat/masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif pada pengawasan kinerja aparatur Negara dan atau pemerintahan.

 

Menurutnya, Berdaasarkan surat dari Dewan Pendiri tentang Lembaga Pengawas Kinerja

Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, untuk mengembangkan roda organisasi secara

profesional maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera membentuk Kepemimpinan

LPKAN Indonesia dan bilamana perlu dibentuk pula Dewan Penasehat, Dewan

Pembina, serta Dewan Pakar sesuai dengan Anggaran Dasar LPKAN pasal 6.

Untuk mengabdikan diri pada kepentingan masyarakat luas yang

dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan sosial yang edukatif sebagai bentuk peran

serta aktif organisasi LPKAN Indonesia dalam memecahkan permasalahan soisal,

ekonomi, politik, demokrasi, dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

di Republik Indonesia.

Untuk menjalankan visi, misi dan program organisasi LPKAN Indonesia, maka diadakan Rapimnas.

Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN), lahir dari kedaulatan rakyat yang memiliki hak berpartisipasi untuk ikut mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu cara partisipasi itu, berbentuk pengawasan terhadap kinerja aparatur negara.

Demikian dikatakan Ketua Umum LPKAN, HR Ali Zaini.

Sebagai lembaga kontrol sosial, kata HR Ali Zaini, LPKAN Indonesia sangat menyadari banyak yang harus dilakukan untuk membantu masyarakat, menangani dan mengakselerasi segala bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan sosial.

“Langkah tepat dan taktis dilakukan dengan melengkapi unsur-unsur (bidang) sesuai kondisi yang dibutuhkan saat ini,” ujar Ali Zaini.

Semua unsur ada dalam struktur Dewan Pengurus, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar LPKAN Indonesia dalam wadah ini.

Visi LPKAN adalah terwujudnya masyarakat madani, adil dan makmur serta terciptanya Good Government dan Clean Governance.

Sedangkan misi LPKAN turut serta mengawasi kinerja pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang transparan dalam segi layanan maupun informasi, turut serta memberikan sumbangsih pemikiran dan pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas dan bermoral, turut serta mengawasi praktek monopoli persaingan usaha yang berimplikasi terhadap tindakan koruptif dan nepotisme.

LPKAN Indonesia lahir sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah. LPKAN adalah lembaga kontrol sosial yang netral (independen). Netralitas dan Independensi ini dimaksudkan, tidak berafiliasi terhadap salah satu partai politik.

“Dengan demikian, LPKAN akan fokus memperjuangkan visi dan misi yang sudah dicanangkan itu. Segenap anggota LPKAN siap melaksanakan perintah sesuai arahan dan petunjuk Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar,” tambahnya.

Ia menambahkan siap mengawal, membantu dan mengedukasi masyarakat dari berbagai sektor. Di sisi lain, LPKAN siap untuk bekerjasama dan membantu peran pemerintah sebagai pelayan publik serta mencari solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan.

“Meskipun, langkah kerja LPKAN berkoordinasi dengan pihak pemerintah namun kami akan tetap berteriak keras menyuarakan jeritan nurani rakyat. Diharapkan semua mata melihat dan telinga mendengar bahwa jeritan rakyat harus ditangani secara serius. LPKAN akan berada di garda terdepan untuk membela kepentingan rakyat, ” katanya menandaskan.

Saat ini LPKAN Indonesia sudah terbentuk sebanyak 9 DPD Provinsi, antara lain : Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogjakarta, Jawa Barat, DKI, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Barat.

“Saya dan segenap pengurus DPP LPKAN yang sedang bersilaturahmi dalam wadah Rapimnas dengan Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan Dewan Pakar,  Insya Allah adalah insan-insan pejuang yang memiliki tanggung jawab moral, berkomitmen terhadap kebenaran dan konsisten serta mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia,” ujar Ali Zaini.

Dilanjutkan Pengarahan dari Dewan Pembina ML. Wibisono, SH, MH Aktifis pergerakan, dan Pelaku Usaha Nasional.

 

 

Acara dilanjutkan dengan Konferensi Pera media  nasional televisi TVRI  dan media online nasional. Wawancara dengan Narasumber :

Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy  Purdijatno, SH, mantan Menkopolhukam, Irjen. Pol. Wisjnu Amat Sastro, mantan Kapolda Sumut, ML Wibisono, SH, MH Aktifis pergerakan, Ketua Umum LPKAN Indonesia. Serta Sekretaris Jenderal LPKAN Indonesia dan Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *