Rupiah Melemah Akibat Pemerintah Salah Membuat Kebijakan Pembangunan Infrastruktur

 

Pengamat infrastruktur ML Wibisono,SH,MH mengatakan, saya  punya pendapat yang obyektif terlepas dukung mendukung pilpres :

 

“Rencananya bagus kalo tidak  diimbangi hitungan yang  matang jadinya begini, Pembangunan infrastruktur kususnya pembangunan jalan tol itu bagus,
Asal yang membangun swasta (skema PPP), lha saat ini semua di bangun oleh BUMN… beberapa BUMN (wika+adhi+waskita), yang dulu hanya sebagai kontraktor saja. Dipaksa untuk jadi investor dan operator,” jelas ML Wibisono, SH, MH kepada Majalah CEO Indonesia hari ini di Jakarta.

 

Menurutnya, mereka membeli saham rata rata 60% dari pemilik proyek tol yang mangkrak dengan tujuan setelah tol dibangun akan dijual lagi….(ijon).

Pertanyaannya?,  apa ada investor mau beli tol terutama yang diluar jawa?,
rata-rata mereka berpikir dan belum minat karena harganya tinggi bisa 3 kali lipat dr investasi awal,jalan tol yang  trans jawa aja mereka mikir. Jadi  butuh waktu untuk dijual..

 

“Sedangkan pemerintah ingin cepat cepat dapat untung besar sehingga BUMN dipaksa berhutang.
ngeri memang….tahun depan ini mereka harus mulai bayar bayar  hutang tersebut .pasti akan kolaps. Blum lagi bangun jalan nasional yang bukan tol dan waduk (ini jd beban APBN),” ujar Pak Wibi panggilan akrabnya.

 

“Coba kalau membangun jalan jalan  nasional ini pakai Skema KPBU dengan pembayaran AP (available payment) pasti aman,saat ini Bappenas tidak diperdayakan oleh pemerintah,
Sedangkan fundamental ekonomi kita belum kuat. Secara fisik kita bangga dengan  pembangunan yang pesat,’ terangnya.

 

Wibisono, SH,MH menambahkan, Pembangunan Tol trans sumatera bisa tembus sampai Jawa…belum  lagi  LRT yang juga  bakal membebani APBN (dengan ada dua subsidi,yaitu subsidi investasi dan operasional / tiket harus murah).

 

“Sekilas prestasi yang  luar biasa..tapi secara ekonomi terlalu tendensius .Semoga masalah ini segera bisa di atasi.
Salah satu yang salah dalam  kebijakan pemerintah adalah..tidak boleh ada program yang “ego sektoral “. Artinya kementrian tidak boleh berkreasi dengan program2 sendiri yang kreatif (membuat terobosan2 yang baik),” tambahnya.

 

Semua harus ikutin program dari Pesiden…jadi  kalo ada kegagalan Presidenlah yang  paling bertanggung jawab penuh atas kegagalan dikabinetnya….apa para mentri sadar akan hal ini??

 

Saya  berharap ada terobosan yang sangat signifikan dalam merubah kebijakan kedepannya.ujar Wibisono menutup pembicaraan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *