SIARAN PERS DPP PARTAI DEMOKRAT

SIARAN PERS

DPP PARTAI DEMOKRAT
Wisma Proklamasi No 41 Jakarta Pusat

 

 

 

Pilkada serentak 2018 telah kita laksanakan hingga pada tahap pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018. Saat ini proses penghitungan rekapitulasi suara sedang berlangsung di seluruh daerah.

Kami, pertama mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, KPU, Kepolisian, TNI dan Bawaslu yang telah secara bersama-sama menyelenggarakan dan menjaga serta mengamankan Pilkada serentak 2018 hingga tercatat pelaksanaan pilkada cukup aman dan kondusif.

Namun demikian, perhatian kami saat ini tertuju kepada 2 daerah Pilkada Gubernur yaitu propinsi Lampung dan Propinsi Papua. Dua daerah ini menurut laporan yang kami, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat terima langsung dari Pasangan Calo Gubernur dan Wakil Gubernur daerah tersebut, menyampaikan bahwa telah terjadi hal – hal yang tidak sepatutnya terjadi dan dilakukan.

Dapat kami jelaskan rangkaian peristiwa yang tidak sepatunya terjadi dan merupakan pelangaran bahkan berpotensi menjadi pidana pemilu yang diancam dengan hukuman penjara sebagaimana diatur oleh UU ttg Pilkada baik terhadap penyelenggara KPU maupun Pasangan Calon yang terlibat.

_*Pertama, Pilkada Propinsi Lampung.*_

Berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang kami terima. Bahwa diduga telah terjadi perbuatan Politik Uang secara besar-besaran yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Arinal Djinaidi – Chusnunia Halim nomor urut 3. Politik uang tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk pemberian kepada masyarakat diantaranya pemberian uang tunai yang dimasukkan kedalam amplop dengan besaran berbeda mulai Rp.50.000 – Rp.200.000 / amplop dan dibagikan kepada masyarakat seluruh Desa di Propinsi Lampung menjelang hari H pemilihan. Politik uang tersebut juga diduga melibatkan salah satu tokoh pengusaha di Propinsi Lampung yang menjadi sumber dana politik uang tersebut. Dan saat ini laporan ke Bawaslu propinsi atas politik uang tersebut telah diterima sebagai Politik Uang yang Terstruktur, Sistematis dan Massif, serta akan disidangkan oleh Bawaslu dengan ancaman diskualifikasi pada pelaku dan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang.

_*Kedua, Propinsi Papua*_

Bahwa atas laporan dan bukti-bukti yang diterima oleh DPP Partai Demokrat. Bahwa telah terjadi upaya kecurangan yang sangat kasar dan tidak patut pada saat perhitungan rekapitulasi suara di Kabupaten. Ada upaya yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 pasangan yang didukung oleh PDIP, dengan cara merubah hasil perhitungan di tingkat Kecamatan / Distrik. Secara khusus kemarin Kamis tanggal 5 Juli 2018 saat Pleno rekapitulasi di Kabupaten Jaya Wijaya, suara yang telah dihitung di Kecamatan / Distrik dan Berita Acaranya telah ditanda tangani bersama, namun saat dibuka di Kabupaten, Berita Acara perhitungan di Kecamatan/Distrik telah dirubah hasilnya dan pasangan Nomor urut 1 Lukas Enembe suaranya di buat Nol dan dipindah ke pasangan nomor urut 2. Perbuatan ini jelas adalah pelanggaran pemilu yang sangat serius karena diduga juga telah memalsukan tanda tangan saksi terutama tanda tangan tim sukses nomor urut 1 Lukas Enembe.

Dijelaskan juga, bahwa saat ini atas rekapitulasi yang dilakukan oleh DPD PD Papua, dan juga informasi yang didapat dari pihak Kepolisian maupun dari pihak Kodam, bahwa pasangan nomor urut 1 Lukas Enembe, memenangi Pilkada Papua sebesar 64% mengalahkan pasangan nomor urut 2 dengan angka 36%.

Atas Dua peristiwa diatas, kami DPP Partai Demokrat, meminta dengan serius kepada Badan Pengawas Pemilu Propinsi Lampung agar serius dan cermat serta bersikap profesional dan adil memproses dan menyidangkan laporan Politik Uang di Lampung yang diduga dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 Arinal. Kepada Bawaslu Pusat juga kami berharap dan meminta untuk memberikan perhatian serius dengan mengawasi serta mensuvervisi proses yang dilakukan oleh Bawaslu Propinsi Lampung. Tuntutan kami jelas, Diskualifikasi calon nomor urut 3 dan lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) didaerah yang telah dirusak demokrasinya dengan politik uang. DPP Partai Demokrat juga meminta kepada Bawaslu Propinsi Lampung bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) agar bersama-sama mengusut secara tuntas oknum dibalik sumber dana politik uang tersebut dan menuntutnya di pengadilan karena telah melakukan pelanggaran serius sebagaimana diatur UU Pilkada.

Untuk Pilkada Propinsi Papua. Kami minta kepada seluruh komisioner KPU, aparat yang bekerja dilapangan dan kepada semua pihak yang terlibat dalam rekapitulasi suara, agar tidak mencoba dan berusaha merusak Demokrasi dengan berupaya melakukan tindakan tercela dalam pemilu. Kami juga meminta kepada KPU RI, BAWASLU Pusat, Kapolri, Panglima TNI Kepala BIN, dan khususnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo agar memberikan perhatian serius terhadap proses perhitungan suara di Propinsi Papua. Segala bentuk kecurangan, sangat berpotensi memicu ketidak kondusifan Papua yang kita harapkan semua untuk bisa aman tentram dan damai.

Harapan kami, semoga tidak ada upaya upaya yang merusak Demokrasi, hak kedaulatan rakyat yang kita bangun dengan susah payah dan mahal. Mari kita sama-sama junjung tinggi nilai demokrasi dan hormati suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, agar kemudian proses yang saat ini berlangsung di Propinsi Lampung dan Propinsi Papua menjadi perhatian kita semua demi tegaknya Demokrasi.

Wassalamualaikum WR Wb

DPP PARTAI DEMOKRAT
TTD

DR. HINCA PANDJAITAN XIII, SH, MH, ACCS
Sekretaris Jenderal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *