Tonin Tachta Singarimbun SH : EMAK EMAK Meminta H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 , Nomor Urut 02 Mengajukan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi Melawan KPU Berdasarkan Kedaulatan Konstituen/ Pemilih Bukan Berdasarkan Ego BPN Dan Kuasa Hukumnya.

*Siaran Pers :*

*Emak–Emak Meminta H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno, Pasangan Calon Presiden dan
Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 , Nomor Urut 02 Mengajukan Gugatan Ke Mahkamah Konstitusi Melawan KPU Berdasarkan Kedaulatan Konstituen/ Pemilih Bukan Berdasarkan Ego BPN Dan Kuasa Hukumnya.*

 

Jakarta.
Hulfa Ceria sebagai Wanita Indonesia yang membaca deklarasi Emak Militan Sedunia beberapa waktu lalu di Jakarta ternyata telah cerdas dan galau terhadap isi gugatan gugatan tanggal 24 Mei 2019 tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah diregister tanggal 24 Mei 2019 jam 23.35 WIB berdasarkan AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON Nomor 01/AP3-PRES/PAN.MK/2019.

Pemilih 02 sangat kecewa dengan pendapat negatif yang diberikan KPU, TKN dan pengamat di media/ online mengenai permohonan tersebut yang sudah pasti akan kalah karena isinya tidak memberikan dalil dan fakta sebagaimana mengajukan permohonan kepada Mahkamah tentang hilangnya suara konstituen / pemilih dengan cara batal atau dialihkan ke 01 sebagaimana keyakinan masyarakan pemilih 02 hasil rekapitulasi KPU Nasional seharusnya di atas 50% dan menang minimal di 19 Provinsi sehingga meminta Advokat Rakyat Semesta untuk memformalkan dalam suatu permohonan untuk diajukan kepada Prabowo-Sandi.

Emak-emak yang telah berkorban dan tidak sedikit yang telah korban materil, imateril dan nyawa setelah membaca dan mempelajari isi permohonan maka dapat membenarkan ungkapan orang lain pasti akan kalah dan oleh karena itu telah mengajukan keinginan dan pendapatnya berupa substansi gugatan yang telah diofmulasikan oleh Advokat Rakyat Semmesta sebagaimana disampikan kepada awak media.

Memohon kepada Mahkamah mempertimbangkan keuangan negara, keadaan emosi rakyat dan kepastian hukum maka secara berjenjang dapat memberikan keputusannya terhadap rekapitulasi oleh KPU Pusatsebagaimana berikut ini:

• Perhitungan suara ulang, dan atau (terbaik)
• Pemungutan suara ulang, atau (terburuk)
• Pemilu ulang (tidak diharapkan)

PUTUSAN SELA
…dst

Sesuai dengan ketentuan hukum yang ada maka dengan telah mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Pemohon dalam selang waktu tiga hari setelah Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 maka menurut emak-emak sepatutnya Mahkamah menyatakan dalam putusan sela dengan amarnya berikut ini:

(1) Memerintahkan Termohon selama MK memeriksa perkara sengketa untuk membersihkan ucapan-ucapan berupa papan bunga, spanduk, iklan dan ucapan yang pada pokoknya mengucapkan atas terpilihnya Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tanpa kecuali di wilayah hukum Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
(2) Menyatakan Calon Presiden 01 Saudara Joko Widodo tidak pernah mengajukan cuti selama masa kampanye.
(3) Menyatakan fasilitas pengawalan tidak pernah diberikan oleh Termohon in casu KPU kepada Calon Presiden 01 Saudara Joko Widodo
(4) Menyatakan Calon Presiden 01 telah menggunakan fasilitas Negara dalam melakukan kampanye
(5) Menyatakan Termohon telah lalai dalam pelaksanaan kampanye

DALIL SENGKETA

Pemohon telah dapat menyatakan pendapatnya adanya hilangnya suara hasil pemilihan sebesar 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu suara) dengan alasan berikut ini:
• dst

Bahwa, dalam persidangan MK masih harus dilakukan pembuktian dengan cara Perhitungan suara ulang, Pemungutan suara ulang, Pemilu ulang dan oleh karena keadaan pemilih yang secepatnya memerlukan hasil keputusan oleh Yang Mulia Majelis Hakim MK maka dalam permohonan hanya disebutkan yang terukur dan dapat dibuktikan secara sederhana dalam persidangan sebagimana berikut ini:

(1) Jumlah suara Pemohon yang telah dihilangkan oleh Termohon dan diletakkan menjadi suara kepada pasangan 01 sebesar ± 13,480,688 (kurang lebih tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan )

 

• Perbuatan Termohon yang dilarang oleh UU untuk melakukan perbuatan yang dimaksud tersebut terjadi pada Provinsi Berikut ini:
1. DKI Jakarta,
2. Bengkulu,
3. Jawa Timur,
4. Yogyakarta,
5. Kalimantan Timur,
6. Lampung,
7. Papua Barat,
8. Sumatera Utara,
9. Papua,

• Berdasarkan hasil Rekapitulasi yang terjadi pada KPU masing-masing provinsi sebagaimana disebutkan maka suara sah dari Pemohon adalah 33,168,043 sebagaimana perincian berikut ini:

1. DKI Jakarta 3.279.547
2. Bengkulu 585.999
3. Jawa Timur 16.231.668
4. Yogyakarta 1.655.174
5. Kalimantan Timur 1.094.845
6. Lampung 2.853.585
7. Papua Barat 508.997
8. Sumatera Utara 3.936.515
9. Papua 3.021.713

 

• Bahwa, oleh Termohon maka ke-9 suara tersebut dialihkan kepada Pasangan 01 atau dinyatakan tidak sah sehingga suara Pemohon ditetapkan menjadi 19,687,355 dengan perincian yang berikut ini

1. DKI Jakarta 3.066.137
2. Bengkulu 583.488
3. Jawa Timur 8.441.247
4. Yogyakarta 742.481
5. Kalimantan Timur 870.443
6. Lampung 1.955.689
7. Papua Barat 128.732
8. Sumatera Utara 3.587.786
9. Papua 311.352

• Bahwa, untuk membuktikan telah terjadinya perbuatan Termohon tersebut dengan cara yang diketahui oleh Pemohon adalah berikut ini
a Melakukan scanner Rekapitulasi KPU Provinsi yang kemudian dicetak di atas kertas C1 bersegel (ada kode) yang mana Rekapitulasi KPU Provinsi (C1) dibuat pada kertas yang tidak bersegel sehingga pada waktu dilakukan scanner dan merubah hasil pemilihan kemudian mencetak pada kertas C1 bersegel sehingga yang diakui oleh Termohon merupakan Ci yang dicetak dari hssil scanner C1 KPU Provinsi
b Pemohon mengajukan bukti P-1 s/d P-9 sebagai C1 KPU Provinsi dan Bukti P-1a s/d P-9a sebagai C1 Termohon
c Pemohon mengajukan Bukti P-10 s/d P-15 sebagai telah adanya Laporan di Kepolisian atas perbuatan membuat atau memasukkan keterangan atau merubah pada AKTA OTENTIK dengan terlapor adalah Para Komisioner KPU
d Pemohon juga mengajukan bukti P-1 s/d P-21 sebagai bukti C1 KPU Provinsi telah dipalsukan adalah Laporan Polisi pada ke-34 Provinsi di Indonesia

(2) Dalam pelaksanaan Pleno di KPU Provinsi maka Pemohon mengajukan keberatannya sebagai akibat Rekapitulasi oleh KPU Provinsi tidak sesuai dengan hasil kompilasi C-1 Kecamatan yang ada pada Pemohon
(3) Pemohon memiliki perbedaan hasil pemilihan suara pada Tingkat Kabupaten Kota sebagaimana berikut ini

(4) TSM oleh Termohon danAmin u pasangan 01 yang pada pokoknya untuk menaikkan suaranya secara sendiri dan atau dibantu oleh Aparatur Penyelenggaran Negara sebagaimana berikut ini

Tahap Kampanye

Tahap DPT

Tahap Kertas Suara

Tahap Pelaksanaan Pemilihan

Tahapa Perhitungan Suara

Tahap Rekapitulasi

• dst

Tahap Penyimpanan Kotak Suara/ Transportasi

Pengamanan

Berdasarkan ke-4 hal tersebut maka permohonan ini sepatutnya dapat dikabulkan oleh yang Mulia Majelis Hakim MK

PETITUM

(1) Mengabulkan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 seluruhnya
(2) Menyatakan sah Hasil Rekapitulasi Tingkat Nasional 34 Provinsi dan Pemilihan Luar Negeri berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang pada Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Banten, Aceh, NTB, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Riau
(3) Menyatakan tidak sah Hasil Rekapitulasi Tingkat Nasional 34 Provinsi dan Pemilihan Luar Negeri berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang pada Provinsi : Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku dan Papua
(4) Menyatakan KPU telah keliru dalam melakukan rekapitulasi pada Provinsi : Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Barat, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, NTT, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Maluku dan Papua
(5) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menerbitkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan hasil rekapitulasi sebagaimana berikut ini:

Provinsi Jokowi-Ma’ruf Prabowo-Sandiaga
1. Bali 2.351.057 (91.68 %) 213.415 (8.32 %)
2. Bangka Belitung 495.729 (63.23 %) 288.235 (36.77 %)
3. Kalimantan Utara 248.239 (70.04 %) 106.162 (29.96 %)
4. Kalimantan Tengah 830.948 (60.74 %) 537.138 (39.26 %)
5. Gorontalo 369.803 (51.73 %) 345.129 (48.27 %)
6. Kalimantan Barat 1.709.896 (57.50 %) 1.263.757 (42.50 %)
7. Sulawesi Barat 475.312 (64.32 %) 263.620 (35.68 %)
8. Sulawesi Utara 1.220.524 (77.24 %) 359.685 (22.76 %)
9. Sulawesi Tengah 914.588 (56.41 %) 706.654 (43.59 %)
10. Nusa Tenggara Timur 2.368.982 (88.57 %) 305.587 (11.43 %)
11. Jawa Tengah 16.825.511 (77.29 %) 4.944.447 (22.71 %)
12. Kepulauan Riau 550.692 (54.19 %) 465.511 (45.81 %)
13. Maluku 599.457 (60.40 %) 392.940 (39.60 %)
14. DKI Jakarta 3.066.137 (48.32 %) 3.279.547 (51.68 %)
15. Bengkulu 583.488 (49.89 %) 585.999 (50.11 %)
16. Jawa Timur 8.441.247 (34.21 %) 16.231.668 (65.79 %)
17. Yogyakarta 742.481 (30.97 %) 1.655.174 (69.03 %)
18. Kalimantan Timur 870.443 (44.29 %) 1.094.845 (55.71 %)
19. Lampung 1.955.689 (40.66 %) 2.853.585 (59.34 %)
20. Papua Barat 128.732 (20.19 %) 508.997 (79.81 %)
21. Sumatera Utara 3.587.786 (47.68 %) 3.936.515 (52.32 %)
22. Papua 311.352 (9.34 %) 3.021.713 (90.66 %)
23. Maluku Utara 310.548 (47.39 %) 344.823 (52.61 %)
24. Kalimantan Selatan 823.939 (35.92 %) 1.470.163 (64.08 %)
25. Jambi 859.833 (41.68 %) 1.203.025 (58.32 %)
26. Sumatera Selatan 1.942.987 (40.30 %) 2.877.781 (59.70 %)
27. Sulawesi Tenggara 555.664 (39.75 %) 842.117 (60.25 %)
28. Sumatera Barat 407.761 (14.08 %) 2.488.733 (85.92 %)
29. Banten 2.537.524 (38.46 %) 4.059.514 (61.54 %)
30. Nusa Tenggara Barat 951.242 (32.11 %) 2.011.319 (67.89 %)
31. Aceh 404.188 (14.41 %) 2.400.746 (85.59 %)
32. Jawa Barat 10.750.568 (40.07 %) 16.077.446 (59.93 %)
33. Sulawesi Selatan 2.117.591 (42.98 %) 2,809,393 (57.02 %)
34. Riau 1.248.713 (38.73 %) 1.975.287 (61.27 %)

(6) Menyatakan telah terjadi TSM pada 13 Propinsi DKI Jakarta. Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Timur, Lampung, Papua Barat, Sumatera Utara, Papua, Bali, NTT dan Sulawesi Utara oleh Calon pasangan 01 yang tujuan untuk memenangkan dalam pemilihan suara

(7) Mendiskualifikasi pasangan 01 Jokowidodo – Ma’ruf Amin.

*Narahubung :
( Ir Tonin Tachta Singarimbun SH sebagai Ketua Umum Ormas Paska Mesima)
Nomor hp : 085217734637

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *