Tuntut Ahok di Kembalikan ke LP Cipinang, Bang Japar Gruduk Kantor Kemenkumham

AKSI DAMAI # 707 BANG JAPAR (KEBANGKITAN JAWARA & PENGACARA)KEMBALIKAN IR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA ALIAS AHOK LP CIPINANG

Negara yang kita cintai ini dibangun dan dijalankan sesuai dengan prinsip Supremasi Hukum. Maka
dalam rangka penegakan Supremasi Hukum tanpa diskriminasi itulah kami melakukan Aksi Damai
KEMBALIKAN AHOK KE LP CIPINANG.

Beberapa aspek hukum yang menjadi landasan tuntutan
kami adalah sebagai berikut :
PERTAMA, Bahwa telah diputus perkara pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Utara, atas pidana yang dilakukan oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ir Basuki Tjahaja Purnama
(selanjutnya”Ahok”), dengan Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utara, yang telah dibacakan
tanggal 9 Mei 2017.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Ahok telah
mengajukan banding, walau akhirnya kedua pernyataan banding tersebut telah dicabut sebelum
diperiksa, sehingga secara hukum Ahok telah berstatus Terpidana atas putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap,

KEDUA, Pasca diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, maka dalam proses eksekusi, Terpidana Ahok wajib diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan,
didaftarkan sebagai Narapidana, dan Kementrian Hukum dan HAM selaku penyelenggara sistem
pemasyarakatan wajib menerima Ahok menjadi narapidana untuk dibina agar dapat diterima kembali
oleh lingkungan masyarakat.
KETIGA, Bahwa RUTAN bukanlah tempat pembinaan narapidana. Serta tidak ada aturan yang
mengatur perubahan fungsi atau sebaliknya, yang justru bertentangan dengan maksud dan tujuan
suatu lapas seperti diatur dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 10 UU No.12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan yang menjadikan RUTAN berfungsi sebagai LAPAS. Oleh karenanya penempatan
Ahok selaku Terpidana di Mako Brimob Polri dalam menjalankan hukuman sebagai narapidana
adalah cacat hukum.
KEEMPAT, Kontroversi eksekusi putusan Terpidana Ahok, yang tidak dikembalikan ke LAPAS dan
masih ditempatkan di Mako Brimob Polri mengusik rasa keadilan masyarakat dan bertentangan
dengan hukum positif yang ada, atas perlakuan khusus tersebut sangat tidak adil dengan perlakuan
terhadap narapidana lainnya yang telah dibina dalam LAPAS. Tidak diserahkannya Ahok ke LAPAS
dengan alasan keamanan, adalah kebijakan yang jauh dari rasa keadilan masyarakat, bahkan lebih
condong kearah perbuatan melindungi Narapidana.


  1. – MAKA BERDASARKAN PENEGAKAN HUKUM, MEMINDAHKAN DAN
    MENGEMBALIKAN AHOK DARI RUTAN BRIMOB POLRI KE LEMBAGA
    PEMASYARKATAN ADALAH WAJIB DAN HARUS DILAKSANAKAN SECEPATNYA.
    LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIDAK BOLEH MENOLAK MASUKNYA NARAPIDANA
    YANG TELAH DIPERINTAHKAN OLEH PENGADILAN, APAPUN BENTUK ALASANNYA.
    Kami mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM Cq. Dirjen
    Pemasyarakatan agar segera MEMINDAHKAN DAN MENGEMBALIKAN IR. BASUKI TJAHAJA
    PURNAMA ALIAS AHOK, selaku Terpidana sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara
    No.1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr, tanggal 9 Mei 2017, dari Rutan Mako Brimob Polri ke Lembaga
    Pemasyarakatan.
    Demikian terima kasih

AKSI DAMAI # 707 BANG JAPAR
H. Eka Jaya Adv. Juju Purwantoro,SH,MH,CLA, CIL
Sekretaris Jenderal Bang Japar Direktur LBH Bang Japar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *