Wibisono Bedah Kritikan Bank Dunia dan Jusuf Kalla tentang Pembangunan Infrastruktur Indonesia

Pengamat infrastruktur Indonesia Wibisono,SH,MH.

Jakarta, minggu 13 Januari 2019, Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono,SH,MH memberikan pernyataan tertulis ke media dijakarta,saya ingin membedah secara khusus tentang pembangunan Infrastruktur ini secara gamblang berdasarkan tulisan tulisan terdahulu, dengan data data yang empirik agar masyarakat tercerahkan ,karena persoalan ini akan menjadi dosa sejarah apabila tidak di buka secara transparan,ujar wibisono.

Menurutnya bahwa dalam laporan Bank Dunia setebal 42 halaman dengan tajuk Indonesia’s Infrastructure Planning and Budgeting Processes: An INTERNAL Report of the World Bank Global Governance Practice, lembaga keuangan internasional itu mengidentifikasi 4 peluang untuk mereformasi sistem dalam konteks kelembagaan dan politik.

Berbagai usulan peluang perbaikan untuk menjadikan proses perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur lebih baik atau lebih buruk. Peluang perbaikan itu sebagai berikut :

Pertama,  amendemen Undang-Undang (UU) yang mengatur proses penganggaran dan perencanaan salah satu jalan untuk perubahan yang tampaknya disukai Bappenas. Mengingat seberapa dekat Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tampaknya mematuhi UU tersebut, amendemen peraturan akan menghadirkan peluang untuk melembagakan reformasi yang lebih teknokratis dengan harapan kepatuhan yang wajar.

Adapun peraturan yang menguraikan sebagian besar langkah-langkah yang relevan dalam proses perencanaan dan penganggaran meliputi:

PP 90-2010, tentang bagaimana menetapkan prioritas dalam penganggaran dan perencanaan
UU 25-2004, tentang bagaimana membentuk kementerian harus membuat Renja-Kementerian Lembaga (KL)
PP 40-2006, tentang bagaimana pemerintah harus membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-KL
UU 29-2013, tentang bagaimana Kemenkeu menjamin penerbitan anggaran (DIPA)
Permen Kementerian PUPR 08-21, tentang organisasi dan tanggung jawab unit PU Permen Kementerian Perhubungan 60-2010, tentang organisasi dan tanggung jawab unit Kemenhub
Permen ESDM 18-2010, tentang organisasi dan tanggung jawab unit ESDM
Setiap peraturan ini muncul untuk mendapati ‘pemilik’ secara de facto, bagi Kementrian Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang diuraikan dalam teks UU, dan memastikan bahwa ketentuan hukum dipatuhi. Karena itu, ketika memilih peraturan yang akan diubah, Bank Dunia mempertimbangkan kemampuan dan penerimaan Kementerian yang kegiatannya ditargetkan oleh undang-undang tersebut.

Namun, hanya mengubah peraturan ini tidak mungkin membawa perubahan kelembagaan skala besar. Membandingkan teks yang mengatur penganggaran dan perencanaan dan apa yang sebenarnya terjadi dalam praktik mengungkapkan banyak contoh di mana surat itu, tetapi bukan semangat, hukum diikuti, dalam upaya untuk meminimalkan keleluasaan dan tanggung jawab.

Kedua, dasar hukum yang ada untuk studi kelayakan proyek Infrastruktur Kementrian Lembaga. Salah satu fitur yang mendorong sistem bottom-up adalah bahwa studi kelayakan diperlukan untuk hampir semua proyek investasi baru, dan ada dasar hukum yang kuat untuk persyaratan ini. Pedoman yang ada, yang diterbitkan oleh Departemen Riset dan Pengembangan dalam Kementerian PUPR, cukup komprehensif, termasuk penilaian opsi, pemeriksaan tingkat pengembalian dan rasio biaya-manfaat, analisis sensitivitas untuk keduanya, dan analisis dampak sosial dan lingkungan yang diproyeksikan.

Proses yang diuraikan untuk membuat dokumen-dokumen ini adalah berulang secara tepat, dengan “studi pra-kelayakan” babak pertama akan ditindaklanjuti dengan studi kelayakan yang lebih komprehensif jika opsi yang diusulkan terlihat menjanjikan. Karena dasar hukum untuk analisis kelayakan dan keinginan proyek yang ada, banyak informasi yang diinginkan Bank Dunia tentang efisiensi teknis sudah ada dalam sistem.

Mungkin ada masalah jaminan kualitas atau manajemen pengetahuan, tetapi ini dapat diatasi sebagai perubahan pada sistem yang ada, daripada mencoba memperkenalkan konsep penilaian proyek dari awal.

Ketiga, Pada saat ini tampaknya ada kesepakatan umum bahwa metode saat ini memilih dan membiayai proyek-proyek infrastruktur tidak memberikan dengan cepat dan cukup efisien untuk memenuhi kebutuhan negara, memberikan kesempatan untuk mendorong reformasi proses.
Memang, upaya reformasi bersama oleh Presiden mungkin merupakan satu-satunya cara untuk secara efektif mencapai perubahan organisasi yang ambisius dalam Bappenas dan Kementerian PUPR. Perubahan proses perlu tercermin dalam perubahan struktural di Bappenas, sesuai dengan adopsi filosofi baru ke arah perencanaan yang bertentangan dengan pola pikir perencanaan saat ini.

Misalnya, alih-alih memeriksa apakah Renja Kementrian Lembaga berada di jalurnya untuk memenuhi target keluaran mereka, mereka harus meninjau apakah kegiatan yang diusulkan dapat dibenarkan sebagai cara paling efisien untuk memenuhi target keluaran, relatif terhadap opsi lain.

Sebagai bagian dari Kementerian Lembaga infrastruktur, reformasi yang lebih ambisius hampir pasti akan memerlukan pengembangan persiapan proyek dan keterampilan penilaian yang lebih besar. Dorongan bersama dari eksekutif yang berpikiran reformasi mungkin merupakan satu-satunya cara untuk memastikan bahwa perubahan besar-besaran tersebut akan dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan benar.

Keempat, kegiatan reformasi paralel. Bank Dunia bukan satu-satunya organisasi internasional yang bekerja untuk mereformasi proses penganggaran dan perencanaan, dan koordinasi dengan upaya reformasi lainnya, khususnya dalam Kementerian PUPR, dapat melumasi roda reformasi yang di usulkan.

Keempat konsep peluang perbaikan proyek infrasrtuktur yang disampaikan Bank Dunia ini sangat inspiratif untuk mengubah pola perencanaan, penganggaran, maupun hal-hal teknis lainnya,kata wibisono.

 

*Agresisivitas Pembangunan Infrastruktur seperti Dongeng Sangkuriang*

 

Agresivitas pembangunan infrastruktur yang didasari pada perencanaan yang kurang matang dan pembiayaan yang lemah, menimbulkan banyak kejanggalan seperti disoroti oleh world bank atau Bank Dunia ini. Seperti pada tulisan saya terdahulu bahwa pembangunan infrastruktur ini seperti cerita dongeng “Sangkuriang”, yang harus selesai dalam lima tahun.

Bank Dunia menyampaikan kritik pedas atas proses perencanaan dan pembiayaan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Jokowi. Kritik keras tersebut lebih didasari pada upaya lembaga keuangan internasional itu untuk menyoroti soal praktik tata kelola pembangunan infrastruktur.
Menurut Bank Dunia, memang ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur di Indonesia, khususnya untuk meningkatkan proses perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur.

Menurut analisis Bank Dunia itu disebutkan dalam mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioal (RPJMN), Indonesia menghadapi kebutuhan yang kuat untuk peningkatan belanja infrastruktur di tahun-tahun mendatang. Namun, baru-baru ini Tinjauan Pengeluaran Publik untuk jalan menunjukkan bahwa investasi pemerintah yang lebih tinggi di infrastruktur tidak memberikan hasil yang lebih baik.

Persoalan yang sistematis ini menunjukkan masalah tersebut melampaui kebijakan individu yang tidak efektif atau tidak efisien: baik proses yang pemerintah gunakan, pengeluaran tidak tepat, penggunaan dana besar yang tidak memenuhi target, bahkan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan benar.

*Kritikan Jusuf Kalla terhadap pembangunan LRT*

Dalam minggu ini kita di kagetkan dengan kritikan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Jusuf Kalla menilai pembangunan ini tidak efisien.

Menurut JK, inefisiensi pertama bisa dilihat dari keputusan pembangunan rel secara melayang (elevated) Padahal, harga tanah yang tidak terlalu mahal di perbatasan Jakarta dan wilayah-wilayah di luar Jakarta bisa membuat pembangunan rel reguler dilakukan dengan lebih murah.

Inefisiensi kedua adalah pembangunan rel tepat di samping jalan tol Jakarta-Cikampek.
Jusuf Kalla menyampaikan bahwa infrastruktur kereta ringan biasanya dibangun di lokasi berbeda dengan infrastruktur perhubungan yang sudah ada.

JK menegaskan, ketidak efisien itu membuat biaya pembangunan melambung tinggi, mencapai Rp500 miliar per kilometer. Adhi Karya pun diperkirakan akan sulit mengembalikan modal investasi.

“Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Kapan kembalinya kalau dihitungnya seperti itu?” ujar JK, seperti dilansir Vivanews, 11 Januari 2019.

Wibisono menanggapi soal pernyataan JK ini bahwa memang pembangunan LRT ini akan membebani APBN dan terutama bagi Adhi Karya yang membangun dan mengoperasionalkan proyek public transport ini. Negara akan terbebani dua subsidi yaitu Subsidi investasi dan subsidi Operasional sepanjang tahun,karena harga tiket harus murah-terjangkau oleh masyarakat,pungkas wibisono.(red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *