Wibisono: Harusnya yang dipindah bukan Ibu Kotanya, tapi Pusat Pemerintahannya

 

Pengamat militer dan Infrastruktur Wibisono,SH,MH

Jakarta, Rencana Pemindahan ibu kota ke kalimantan timur masih menimbulkan polemik, secara garis besar, kontroversi seputar rencana relokasi ibu kota tidak hanya menyangkut dua persoalan pokok yakni biaya dan ketersediaan anggaran, tapu ada persoalan sosial-ekologi-pertahanan- keamanan, satu lagi tidak kalah penting adalah tentang regulasi- Undang Undang (UU) yang mengatur pemindahan ibu kota, “ini butuh proses yang lama”, ujar Pengamat militer dan Infrastruktur Wibisono,SH,MH menyatakan ke awak media (29/8/2019)

Sementara itu sebagian wakil rakyat merasa khawatir terkait regulasai atau undang-undang (UU) Pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupatan Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka tidak ingin UU yang nantinya melegalkan itu digugat masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena itu, perlu kajian mendalam terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut, khususnya untuk anggaran, seharusnya biaya bisa dihemat kalo yang dipindah hanya hanya pemerintahannya saja, itupun tidak semua kementerian yang pindah, yang tidak harus pindah adalah kementrian Vital yaitu Mentri Dalam Negeri,Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menko polhukam, Mabes TNI (AL-AD-AD), Mabes Polri, Menpan ARB, papar Wibi.

“Yang perlu dikritisi dari kajian tiga tahun pemerintah soal pindah ibu kota itu adalah anggaran. Itu pasti akan lebih dari Rp466 triliun (seperti dianggarkan pemerintah, Red). Karena, untuk Mabes Polri saja dibutuhkan Rp147 triliun,” imbuhnya

Pemerintah soal perlunya memastikan terkait batas waktu pemindahan ibu kota tersebut. Apakah untuk lima tahun atau 10 tahun mendatang, Ini yang harus ditargetkan, “Jangan sampai UU itu nantinya digugat masyarakat ke MK,sehingga berlarut larut” kata wibi

Sebab, dia membandingkan untuk pembentukan atau penggabungan daerah saja membutuhkan proses yang cukup lama, apalagi untuk memindahkan ibu kota. Sehingga pembahasan rancangan UU (RUU)-nya tidak bisa dipaksakan atau buru-buru. “DPR tak bisa dipaksakan untuk menyelesaikan pembahasan RUU itu, karena perlu kajian serius dan mendalam,” tandasnya.

Pemindahan ibu kota, hal yang sama sudah dilakukan Australia, Amerika Serikat (AS), Malaysia, Thailand, Jepang, Brasil, dan negara lainnya. Dengan demikian, Kemenkeu RI sesuai dengan UU No 17/2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan DPR harus mendukung rencana tersebut. “Jadi, DPR harus segera membahas UU-nya sebagai dasar hukum pemindahan ibu kota itu. Sebab, tanpa UU pemindahan itu tak bisa dilakukan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *