Wibisono: Korupsi di BUMN sangat Memprihatinkan

 

Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono ,SH,MH

Jakarta, Maraknya Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan┬áKorupsi (KPK) terhadap beberapa direksi BUMN harus menjadi peringatan bagi direksi dan jajaran pejabat BUMN lainnya. “Setelah beberapa pejabat BUMN ditangkapi, ini menjadi peringatan yang lain agar tidak terjadi OTT lagi kepada mereka,” ujar Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono menyampaikan ke awak media di jakarta jumat sore (4/10/2019).

Menurutnya, KPK pasti memiliki bukti yang kuat sebelum melakukan OTT, Dia juga mengingatkan agar direksi dan pejabat BUMN hati-hati dalam mengelola perusahaan, “harus profesional dan menolak ajakan suap dan korupsi,” kata Wibi.

Sebelumnya, sejumlah direksi BUMN kembali ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di masa akhir kepemimpinan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN 2014-2019, tapi Rini Soemarno bungkam atas tindakan anak buahnya.

Tidak tanggung-tangung ada dua direktur utama BUMN yang jadi tersangka KPK hanya dalam satu pekan terakhir. Yang cukup memalukan ada Direktur Utama BUMN yang diduga menyuap direktur BUMN lain, hanya untuk mendapatkan proyek di BUMN tersebut, ” ini memalukan”, tandas wibi.

Sampai saat ini total ada 8 Direktur BUMN yang terjerat korupsi semenjak Rini Soemarno duduk sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara pada 2014 lalu.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memiliki sikap integritas yang tinggi dalam mengelola perusahaan milik negara. Hal ini penting, apalagi pengelolaan BUMN adalah bagian dari aset negara dan tak lepas dari pengelolaan keuangan negara.

Apalagi, saat ini volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN terus meningkat sejalan dengan kapasitas perekonomian yang semakin meningkat. Tentunya, hal ini membutuhkan tata pengelolaan yang akuntabel dan transparan.

Menurut Sri Mulyani, perusahaan perusahaan BUMN perlu meningkatkan kontrol internal. Dalam hal ini, adanya mekanisme sistem yang bisa mendeteksi jika terjadi adanya penyimpangan. Dalam konteks kementerian, hal itu bisa mulai dilakukan dengan meningkatkan peran Inspektur Jenderal (Irjen).

Dalam konteks korporasi termasuk BUMN, mekanisme serupa seharusnya juga bisa ditiru dan dilakukan. Peningkatan kepatuhan terhadap sikap integritas selayaknya menjadi bagian dari mekanisme atau tata kelola sebuah korporasi, tak terkecuali BUMN.

Wibi menambahkan bahwa menjaga reputasi itu berat, buat mereka yang jujur, yang komitmen, itu merupakan sesuatu pengkhianatan, Apa yang dilakukan dengan baik mudah sekali hancur reputasinya karena ada kejadian korupsi.

Selain itu, BUMN juga perlu memperkuat kontrol internal seperti memahami peran masing-masing, meningkatkan kepatuhan sesuai aturan, memperbaiki tata kelola perusahaan, dan menerapkan sistem korporasi yang transparan dan akuntabel.

Lanjutnya tindakan koruptif yang dilakukan oleh beberapa karyawan dan pejabat di BUMN akan mencoreng nilai-nilai integritas yang dijaga karyawan lainnya sehingga menciptakan sebuah persepsi publik bahwa seolah-olah semua institusi juga lakukan korupsi.

Tak hanya itu, adanya korupsi di jajaran pemerintahan juga menjadi suatu reputasi yang berat untuk pegawai yang selama ini telah berkomitmen dalam menjaga nilai-nilai etos kerja dan profesionalismenya.

LPKAN dan Masyarakat juga harus peka dan terus mengawasi terhadap kasus korupsi yang terjadi di pemerintah pusat dan daerah sehingga harus menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan kontrol terhadap tindakan yang merugikan negara dan masyarakat.

Terkait tentang UU KPK yang telah disahkan oleh DPR dinilai melemahkan KPK dalam hal penindakan, karena dengan adanya ijin penyadapan ke dewan pengawas maka kedepan akan sulit tindakan OTT lagi oleh KPK.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *