Wibisono: Membangun Infrastruktur Tanpa Uang Negara

Pengamat Infrastruktur Indonesia, Wibisono,SH,MH.

Jakarta,29 Januari 2019, Pengamat infrastruktur Indonesia Wibisono mangatakan bahwa membangun Infrastruktur bisa tanpa Uang Negara,artinya peran swasta atau investor bisa di maksimalkan,ia mengungkapkan, saat ini beberapa proyek dengan skema pembiayaan infrastruktur salah satunya adalah Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dulu dikenal PPP (Private Public parnertship).

Ada 4 skema KPBU guna menyinergikan Badan Usaha Milik pemerintah serta Badan Usaha Swasta,ujar Wibi.

Ia menjelaskan, untuk empat skema tersebut ialah KPBU Penjaminan Pemerintah, KPBU dengan pengembalian investasi melalui tarif, KPBU dengan pengembalian melalui availability payment atau ketersediaan layanan. Serta KPBU dengan pengembalian melalui dukungan sebagian kontruksi.

Wibi menambahkan, untuk KPBU dengan penjaminan Pemerintah salah satunya telah dijalankan pada pembangkit listrik dua kali 1.000 Megawatt yang jumlah dananya mencapai Rp54 triliun. Ia menambahkan, dengan skema tersebut para investor akan mendapatkan jaminan political risk di mana jika kelak terdapat gejolak pembangunan infrastruktur tidak akan terganggu.

“Dari skema ini pemenang konsorsium akan dapatkan jaminan political risk atau kalau ada gejolak di Pemerintah dijamin konsesinya di proyek pembangkit listrik tidak terganggu. Karena bagi investor jangka panjang, kepastian ini penting,” ujarnya.

Pada skema KPBU dengan pengembalian investasi melalui tarif, pemenang konsorsium akan diberikan jaminan tarif beli dari pemerintah ke swasta. “Jadi ada kepastian revenue. Viability gap fund/VGF (dana dukungan tunai infrastruktur) atau dukungan kelayakan proyek sebagai dukungan pemerintah terhadap swasta, kas untuk investasi maksimal 109 persen dari nilai proyek,” jelas wibi

Untuk skema ketiga yaitu KPBU dengan pengembalian investasi melalui availability payment (ketersediaan layanan) telah dilaksanakan pada palapa ring yang senilai Rp7,8 triliun.

KPBU dengan pengembalian investasi melalui availability payment (ketersediaan layanan) berarti yang menang kerjakan proyek dulu sampai selesai, kemudian lakukan pemeliharaan. Maka investornya ini, mulai tahun pertama beroperasi secara penuh akan terima pembayaran jasa dari pemerintah dan paymentnya berdasarkan avaibility for services,” tutur wibi.

Sedangkan pada KPBU dengan dukungan sebagian konstruksi sedikit berbeda dengan lain yang bentuknya uang ke investor. Kalau dukungan sebagian ini dukungan konstruksi. Ia mengungkapkan saat ini skema tersebut telah diterapkan pada beberapa daerah di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada 10 proyek infrastruktur berskema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang akan mulai dikerjakan pada 2019. Proyek tersebut tersebar di Kementerian Perhubungan sebanyak empat proyek. Lalu, empat proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebanyak dua proyek.

Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, skema KPBU membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur tak melulu menggunakan APBN, apalagi utang. Ketentuan KPBU sendiri tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015. Melalui skema ini, pemerintah dan badan usaha berbagi risiko dalam pembiayaan investasi.

*Proyek Infrastruktur Jokowi Masih Bebani Uang Negara*

 

Wibisono menambahkan,bahwa Proyek infrastruktur yang dibangun Presiden Joko Widodo nyatanya masih membebani keuangan Negara (BUMN). Hingga kuartal III 2018, seluruh arus kas operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya mencatatkan posisi negatif. Bahkan, jumlahnya semakin buruk untuk beberapa emiten. Bila arus kas operasional minus, artinya perusahaan lebih banyak menggunakan kas internal untuk mendanai proyek infrastruktur. Bila kas internal tak cukup, perusahaan terpaksa meminjam dana dari perbankan atau melakukan beberapa aksi korporasi demi meraup dana segar.

Kepala Riset Koneksi Kapital Alfred Nainggolan mengatakan, ketidakcukupan kas internal perusahaan biasanya berkorelasi dengan jumlah utang yang semakin meningkat. Namun, ia menekankan kenaikan utang perusahaan tak selalu buruk.

“Harus dilihat lagi, bagaimana pertumbuhan laba bersihnya. Kalau arus kas negatif, utang banyak, tapi perusahaan masih mampu menciptakan laba bersih maka sebenarnya masih dibilang positif,” ujar Alfred kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/1).

Di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat empat BUMN karya, antara lain PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan, arus kas operasional Wijaya Karya dan PTPP semakin minus pada kuartal III 2018. Bila arus kas bersih yang diperoleh dan digunakan untuk aktivitas operasional Wijaya Karya pada kuartal III 2017 hanya minus Rp2,69 persen, angkanya per September tahun lalu meningkat 37,54 persen menjadi Rp3,7 triliun.

Kemudian, arus kas operasional PTPP kuartal III 2018 negatif sebesar Rp1,82 triliun, naik 19,73 persen dari sebelumnya Rp1,52 triliun.

Sementara, dua emiten lainnya beruntung karena mampu mengurangi beban negatif dari arus kas operasional mereka. Waskita Karya misalnya minus dari arus kas operasional sepanjang sembilan bulan pertama 2018 kemarin turun drastis 69,68 persen menjadi Rp1,54 triliun dan Adhi Karya turun 30,79 persen menjadi Rp2,09 triliun.

Meski Waskita Karya dan PT.PP arus kasnya membaik, tapi liabilitas emiten BUMN karya ini meningkat sepanjang kuartal III tahun lalu. Hanya Adhi Karya yang berhasil menurunkan liabilitas nya pada periode tersebut.

Waskita Karya menjadi emiten dengan kenaikan liabilitas paling gemuk sebesar 36,05 persen menjadi Rp102,23 triliun, Wijaya Karya naik 33,68 persen menjadi Rp41,51 triliun, PTPP meningkat 21,14 persen menjadi Rp33,35 triliun. Sementara, liabilitas Adhi Karya turun tipis 1,02 persen menjadi Rp22,23 triliun.

Penambahan utang ini membuat debt to equity ratio (DER) meningkat. DER bisa diartikan sebagai rasio utang terhadap ekuitas atau suatu rasio yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan.
“DER Waskita Karya per kuartal III 2018 enam kali, Adhi Karya 3,6 kali, PTPP 2,8 kali, dan Wijaya Karya tiga kali,” ujar wibi.

Melihat kondisi diatas,konsep Pembangunan yang digagas Jokowi mayoritas proyeknya masih Belum bisa menerapkan Skema KPBU-PPP, dan rata rata masih bebani uang Negara dengan memaksa BUMN menjadi Investor,maka kita perlu terus perkuat skema KPBU dan memberikan keyakinan kepada potential investor bahwa investasi di infrastruktur Indonesia itu sudah ada skemanya dan memberikan kepastian,” tandas Wibisono.(red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *