Wibisono Mencatat Dugaan Pelanggaran Pidana Korupsi Dalam Import Pangan Selama Pemerintahan Joko widodo.

Wibisono dan Jajaran Pengurus LPKAN Indonesia.

 

(Catatan awal tahun 2019).

Jakarta,1 Januari 2019 Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH memberikan pernyataan catatan tentang pelanggaran tidak pindana Korupsi dalam import pangan selama periode 2014-2018.

Wibisono mengatakan bahwa,Indonesia adalah negara tropis seharusnya jadi lumbung Pangan Asia, karena mataharinya bersinar sepanjang tahun, curah hujannya tinggi dan memiliki banyak sumber air serta tenaga kerja.
Itulah mengapa negara tropis seperti Brasil dan Argentina menjadi salah satu eksportir terbesar kedelai, gandum, gula, hingga sapi.

Demikian juga halnya dengan negara di kawasan Delta Mekong, seperti Thailand, Vietnam dan Kamboja jadi negara pengekspor beras terbesar. Mengapa Indonesia belum bisa swasembada dan jadi Lumbung Pangan Asia??, Karena tidak ada visi dan strategi untuk menjadi Mangkok Pangan Asia. Tidak ada kebijakan harga yang menguntungkan petani (Pricing Policy).Banyak perhatian untuk pupuk, bibit, irigasi dan kontrol hama, tapi belum ada kebijakan pertanian yang pro petani seperti di Jepang,ujar wibisono yang juga pelaku usaha/penggiat pupuk organik hampir 20 tahun ini.

Adanya kecanduan impor (import addictive) sejumlah oknum terkait yang senang import, karena menguntungkan dan mendapatkan manfaat dari perburuan rente.
Kelangkaan pada sebagian komoditi pangan bisa terjadi (true scarcity) jika cuaca sangat panas, seperti El Nino. Produksi bisa anjlok sampai 10 persen, Indonesia betul-betul membutuhkan impor beras sekitar 2,5- 3 juta ton.tapi jika banyak hujan produksi hanya anjlok kurang dari satu persen, Indonesia tidak memerlukan import,cukup menggunakan sisa stok yang ada,tapi di dalam praktek sering sengaja diciptakan ‘’rekayasa’’ kelangkaan (artificial scarcity), sehingga ada alasan meningkatkan import .Import pangan di Indonesia menggunakan sistem kuota impor, sejumlah perusahaan mendapatkan alokasi kuota untuk impor beras, gula, bawang putih, daging sapi, dan garam. Sistem kuota import menyebabkan harga pangan impor dua kali dari harga internasional.

Selisih harga atau rente itu dinikmati oleh importir kuota dan oknum tertentu. Dalam sistem kuota tersebut sering terjadi mark up penetapan harga, misalnya dalam penetapan harga yang terlalu tinggi. Sebagai contoh, harga bawang putih di China sekitar Rp 5.000-6.000/Kg ditambah ongkos pengiriman dan lain lain, harganya sampai pelabuhan sekitar Rp 9.000-10.000/Kg. Tetapi Harga Eceran Tertinggi (HET) pada tahun 2017 adalah Rp 38.000/Kg. Jelas keuntungan kotornya nyaris tiga kali lipat, padahal keuntungan yang wajar maksimum 10-20 persen.

Penetapan harga yang sangat tinggi ini merugikan konsumen dan merupakan kerugian perekonomian.
Demikian juga pada kasus penetapan HET beras medium Rp 9.450/Kg di Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan serta Sumatera sekitarnya, NTT, Kalimantan, Rp 9.950/Kg; tidak dinikmati petani, tetapi dinikmati importir yang bisa membeli beras medium di Thailand sekitar Rp 6.000/Kg dengan nilai kurs Rp 13.500/US (kurs dolar Oktober 2017).
Disamping penetapan harga pangan impor yang sangat tinggi, menguntungkan importir, tetapi merugikan petani dan konsumen dalam negeri, terjadi juga peningkatan volume import yang di luar kewajaran, yang makin merugikan petani beras, petani tebu, dan petambak garam.

Misalnya terjadi dugaan kesengajaan import garam dengan melebihkan 1,5 juta ton (protes Menteri Kelautan & Perikanan pada 23 Januari 2018), protes kelebihan import gula rafinasi 1,2 juta ton pada 2018 oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI).

Import pangan yang berlebihan sangat merugikan petani dan petambak garam dan diduga menyebabkan kerugian keuangan negara serta kerugian perekonomian (kerugian petani).Nilai kotor kelebihan import 1,5 juta garam dengan harga rata rata Rp 2.000/Kg itu adalah sekitar Rp 3 triliun.

Seberapa besar nilai kotor kerugian akibat kelebihan impor gula sekitar 1,2 juta ton, kelebihan impor beras sekitar 1 juta ton dan lainnya, kita serahkan kepada KPK yang memiliki tools dalam menindaklanjuti.

*Hasil Audit BPK*

Berdasarkan Audit BPK terkait Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Niaga Import Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2017 di Kementerian Perdagangan Dan Instansi/Entitas Terkait diperoleh fakta-fakta hukum terkait dugaan tindak pidana dengan uraian sebagai berikut :

Dugaan Tindak Pidana Akibat Penerbitan Persetujuan Impor Gula Kristal Putih Tahun 2015 S/D Semester I Tahun 2017 Sebanyak 1.694.325 ton.

Perbuatan ini diduga telah bertentangan dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jis. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jis. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 28 Permendang Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula karena diduga hal tersebut dilakukan tanpa rapat koordinasi.

Dugaan Tindak Pidana Akibat Penerbitan Persetujuan Import Gula Kristal Mentah Sebanyak 108.000 Ton.

Perbuatan ini diduga telah bertentangan dengan Pasal 50 ayat 1, Pasal 52, Pasal 56, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 6 ayat 1 Permendang Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Import Gula karena hal tersebut diduga dilakukan tanpa didukung analisis kebutuhan.

Dugaan Tindak Pidana Akibat Penerbitan Pelaksanaan Impor Beras Kukus Tahun 2016 Sebanyak 200 Ton.

Perbuatan ini diduga telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat 2 Permendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan jo. Permendag Nomor 103/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Umum Ekspor dan Impor Beras karena tanpa rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

Dugaan Tindak Pidana Akibat Penerbitan Persetujuan Impor Sapi Tahun 2015 Sebanyak 50.000 Ekor.

Perbuatan ini diduga telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jo. Pasal 18 ayat 2, Pasal 36 Permendag Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang tentang Ketentuan Ekspor dan Import Hewan dan Produk Hewan karena diduga tidak didasarkan pada hasil keputusan rapat koordinasi.

Dugaan Tindak Pidana Akibat Penerbitan Persetujuan Impor Sapi Tahun 2016 Sebanyak 97.100 Ton Dan Realisasi Sebanyak 18.012,91 Ton.

Perbuatan ini diduga telah bertentangan dengan Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo. Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jis. Pasal 5 ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting jis. Pasal 8 ayat 2 Permendang Nomor 53/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan jis. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 10 ayat 4 Permendang Nomor 37/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan Atas Permendang Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewean karena diduga tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan atau tanpa rekomendasi kementerian terkait.

Dugaan Tindak Pidana Akibat Penerbitan Persetujuan Impor Besar Tahun 2015 S/D Semester I Tahun 2017 Sebanyak 70.195 Ton Dengan Realisasi Sebanyak 36.347 Ton.

Perbuatan ini diduga telah bertentangan dengan Pasal 13 ayat 1, Pasal 15 ayat 1, Pasal 15 ayat 2 Permendag Nomor 19/M-DAG/PER/3/2014 tentang Ketentuan Umum Ekspor dan Impor Beras jo. Pasal 8 ayat 2 Permendang nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan karena diduga tidak memenuhi persyaratan, melampaui batas dan bernomor ganda.

Dugaan Tindak Pidana Akibat Penerbitan Impor Sapi Sebanyak 9.370 Ekor Dan Daging Sapi Sebanyak 86.567,01 Ton.

Perbuatan ini diduga telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat 2 Permendang nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan jo. Pasal 10 Permendag Nomor 05/M-DAG/PER/1/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor hewan dan Produk Hewan jis. Pasal 11 Permendang Nomor 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan karena diduga tidak memenuhi dokumen persyaratan.

Dugaan Tindak Pidana Akibat Penerbitan Persetujuan Impor Garam Pada Tahun 2015 S/D Semester I Tahun 2017 Sebanyak 3.355.850 Ton Dengan Realisasi 2.783.487,16 Ton.

Perbuatan ini diduga telah bertentangan dengan Pasal 7 ayat 1  dan Pasal 7 ayat 3 Permendag nomor 58/M-DAG/PER/9/2012 tentang Ketentuan Impor Garam jo. Pasal 8 ayat 2 Permendang Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan jis. Pasal 5 ayat 1 Permendag Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam karena diduga dilakukan tidak memenuhi persyaratan.

Berdasarkan uraian saya di atas diduga ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang diduga dilakukan pihak-pihak terkait karena hal-hal tersebut dilakukan tanpa melalui rekomendasi dari pihak terkait, tidak sesuai persyaratan, tanpa berdasarkan rapat koordinasi atau tanpa berdasarkan analisis kebutuhan yang diperlukan. Dengan adanya hal tersebut diduga hal ini telah bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 karena diduga telah melawan hukum dan menimbulkan kerugian Negara atau perekomian Negara maupun menyalahgunakan wewenang yang dimiliki,pungkas Wibisono mengakhiri pernyataannya.(red).(1/1 19.02]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *