Wibisono : Pengesahan Revisi Undang Undang KPK Masih Menimbulkan Polemik

 

Pembina LPKAN wibisono,SH,MH

Jakarta, Disahkannya revisi undang-undang menjadi Undang undang KPK oleh DPR RI pada hari ini selasa (17/9/2019) terus menimbulkan polemik dipublik, Namun ada juga yang menilai kalau revisi UU KPK tersebut sejalan dengan semangat perbaikan serta penguatan KPK, baik dalam bidang Pencegahan, Penyidikan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kata Pembina LPKAN wibisono,SH,MH menanggapi pertanyataan awak media di jakarta selasa sore (17/9).

Menurut Wibi bahwa ada sejumlah pasal dalam UU KPK yang direvisi, seperti fungsi dewan pengawas dan kewenangan penyidikan. Pasal 37A draf RUU membahas posisi dan fungsi dewan pengawas. Dewan pengawas terdiri dari lima orang yang memiliki sejumlah kewenangan terkait tugas KPK.

Lanjutnya, DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengesahan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPR, di Ruang Paripurna Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Selanjutnya Poin revisi terkait wewenang penyadapan. Pasal 12 b ayat 1 draf RUU KPK menyebut penyadapan dilaksanakan atas izin tertulis dari dewan pengawas. Pada ayat 2 disebutkan pimpinan KPK harus mengajukan izin tertulis untuk menyadap.

DPR dan pemerintah sudah menyepakati tujuh poin perubahan dalam revisi UU KPK.

Tujuh Poin Perubahan Disepakati adalah Pertama, soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif dan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tetap independen.

Kedua, terkait pembentukan Dewan Pengawas.

Ketiga, mengenai pelaksanaan fungsi penyadapan oleh KPK.

Keempat, mekanisme penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) oleh KPK.

Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan aparat penegak hukum yang ada dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Keenam, terkait mekanisme penyitaan dan penggeledahan.

Ketujuh, sistem kepegawaian KPK.

DPR bersama pemerintah selesai membahas revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wibi menambahkan Revisi UU KPK merupakan Perubahan tantangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu diikuti perubahan Undang-undangnya.

Perubahan itu harus dalam semangat perbaikan dan penguatan KPK, baik dalam bidang Pencegahan, Penyidikan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Wibi.

Menurutnya fungsi pengawasan penting dalam lembaga negara, “Selama itu untuk perbaikan kenapa harus anti dengan perubahan, asal benar benar serius dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam pemberantasan korupsi, apalagi untuk tantangan bangsa ke depan yang semakin kompleks,” jelasnya.

Ia menambahkan, semangat sinergitas antara lembaga negara, seperti penegak hukum dan unsur masyarakat harus menjadi spirit bersama untuk menuju Indonesia yang lebih baik, maju dan tangguh, pungkasnya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *