Wibisono : Pesimis Pemindahan Ibukota ke Kaltim Terwujud

Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono

Jakarta, DPR sudah mengetok RAPBN 2020, Komisi XI DPR menyetujui anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam RAPBN 2020 sebesar Rp1,83 triliun. Kendati demikian dalam anggaran tersebut belum termasuk anggaran pemindahan ibu kota, artinya wacana pemindahan ibukota tidak bisa lakukan di tahun 2020, ujar Pengamat Infrastruktur Indonesia Wibisono menyatakan ke awak media dijakarta (22/9/2019)

Menurut Menteri PPN atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 1,83 triliun diperuntukkan untuk perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 948,44 miliar. Sementara untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp 870,25 miliar, dan untuk pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur sebesar Rp 10 miliar.

Wibisono menilai penyiapan dana anggaran [pemindahan ibu kota] memang belum siap, karena di RAPBN 2020 masih fokus untuk membayar hutang dan menyiapkan anggaran untuk infarstruktur.

“Apalagi Rencana Undang-undangnya belum di bahas di DPR, berarti sebelum undang-undangnya jadi, nanti ibu kota masih di Jakarta.” , kata Wibi.

Menanggapi hal itu, kata Bambang sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan seluruh kajiannya dan rencananya baru akan dibahas dalam sebuah forum diskusi kelompok.

“Pertemuan khusus dengan Komisi XI [untuk pembahasan ibu kota] sudah diagendakan pada Sekretariat Komisi XI. Satu hal, undang-undangnya kami sampaikan nanti untuk penetapan status. Tapi tidak seketika atau bukan langsung berlaku pada APBN 2020,” tutur Bambang.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya bakal melihat dulu rencana induk (master plan) yang sedang dibuat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami akan pelajari master plan Kementerian PUPR dan Bappenas seperti apa dari sisi kebutuhan pembangunannya. ” Saya lihat itu masih dalam bentuk kajian dari infrastruktur yang akan dibangun,” ucap Sri Mulyani.

Menurutnya, master plan yang disusun oleh Bappenas dan Kementerian PUPR nantinya wajib dikomunikasikan ke seluruh Kementerian/Lembaga (K/L). Selain master plan, Sri Mulyani juga mengatakan pengalokasian anggaran juga masih menunggu undang-undang yang memayungi pemindahan ibu kota.

Sri Mulyani juga belum bisa memastikan apakah ketika dua instrumen tersebut nantinya sudah ada, anggaran pemindahan ibu kota akan digelontorkan sekaligus atau secara bertahap. Hal yang pasti, pemerintah sedang berupaya untuk mengucurkan dana seminimal mungkin untuk merealisasikan rencana pemindahan ibu kota tersebut.

Wibisono menambahkan dengan simpang siurnya pernyataan mentri keuangan dan mentri Bappenas yang mengatakan master plan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan rampung pada 2020. Namun, pembangunan diharapkan bisa dimulai akhir tahun depan,” saya pesimis kalo wacana pemindahan ibu kota ini bisa terwujud dan mulus sesuai keputusan Presiden, apalagi saat ini calon Ibukota di provinsi Kaltim terpapar kabut asap yang pekat, artinya kajian aspek lingkungan dan ekosistem masih perlu dikaji lebih dalam,” pungkas wibi.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *