Wibisono : Sembilan Tuntutan Tokoh Papua ke Presiden Jokowi Realistis untuk Papua Damai

Pengamat Militer, Wibisono, SH, MH

JAKARTA, Presiden Jokowi berjanji pemerintah akan membangun Istana Presiden di Jayapura, ibu kota Papua, mulai tahun depan, permintaan Perwakilan tokoh papua ini adalah permintaan yang terakhir dari sembilan tuntutan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat menerima 61 tokoh Papua di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019) siang.

Awalnya perwakilan tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Jayapura Abisai Rollo menyampaikan permintaan agar pemerintah membangun Istana Presiden di Papua. Dengan begitu, saat mengunjungi Papua, Jokowi sekaligus bisa berkantor di Jayapura.

“Permintaan yang kesembilan membangun Istana Presiden RI di Papua, di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura,” kata Abisai.

Menurut Pengamat Militer Wibisono,SH,MH menyambut baik pertemuan ini, karena Pelibatan tokoh papua ini dapat dilaksanakan melalui dialog untuk menjadikan orang Papua sebagai subyek dari pembangunan Papua. Dialog yang setara akan bisa menjembatani keinginan dan kebutuhan masyarakat Papua dengan pemerintah,” ujar Wibi menanggapi pertanyaan awak media di jakarta (10/9/2019).

Dialog, kata Wibi yang juga pelaku usaha ini, merupakan kunci bagi proses penyelesaian persoalan Papua secara komprehensif karena keterkaitan persoalan satu dengan yang lain tanpa direduksi hanya pada persoalan ekonomi.

“Presiden Jokowi dan pemerintahannya harus menempatkan komunikasi yang setara dan demokratis menuju Papua damai”,kata wibi

Hal ini membutuhkan kemauan politik dari Presiden Jokowi untuk mencegah konflik berkelanjutan di Papua, imbuhnya

Seperti kita ketahui bersama bahwa delapan dari sembilan tuntutan tersebut adalah, pertama meminta Jokowi untuk melakukan pemekaran provinsi lima wilayah adat, di Papua dan Papua Barat. Kedua, perlunya pembentukan badan nasional urusan Tanah Papua.

Tuntutan ketiga, penempatan pejabat-pejabat eselon satu dan dua di Kementerian dan LPMK. Keempat pembangunan asrama nusantara di seluruh provinsi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua.

Tuntutan kelima, mengusulkan revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Prolegnas 2020. Keenam menerbitkan instruksi presiden untuk pengangkatan ASN honorer di Tanah Papua.

Ketujuh, meminta percepatan Palapa Ring Timur Papua. Kedelapan meminta Jokowi mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua.

Menanggapi tuntutan tersebut, Jokowi menyetujui pemekaran yang diminta tokoh Papua, namun untuk sementara hanya dilakukan pemekaran dua sampai tiga wilayah, pungkas jokowi.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *