YSK Menggugat Pemkot Depok Karena Tidak Menjamin Hak Beribadah

Siaran Pers Tim Pembela Kebebasan Sipil

  1. *YSK Menggugat Pemkot Depok Karena Tidak Menjamin Hak Beribadah, Beragama, dan Berkeyakinan JAI Depok*

Yayasan Satu Keadilan mengajukan gugatan melalui mekanisme Citizen Law Suite (CLS) terkait penyegelan Rumah Ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Depok di Pengadilan Negeri Pusat (Rabu, 21/06/2017).

Gugatan diajukan terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok dan Walikota Depok sebagai Para Tergugat, serta Presiden; Mendagri; Menag, dan Jaksa Agung sebagai Para Turut Tergugat.

Kuasa Hukum YSK yang tergabung dalam Tim Pembela Kebebasan Sipil (LBH KBR, LBH KJR, LBH KSR, LBH PERS, LBH BANDUNG), mengatakan: “pada tanggal 3 Juni 2017, Satpol PP Kota Depok kembali melakukan penyegelan secara tidak sah atas Rumah Ibadah Masjid Al-Hidayah yang selama ini dibangun dan dikelolah oleh JAI Depok. Hal ini telah melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak setiap orang, hak setiap warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi”.

Penyegelan oleh Satpol PP terhadap Rumah Ibadah JAI Depok, telah berlangsung sejak 2011 sampai sekarang (2017). Ada 505 orang anggota JAI yang sudah teregister, tidak dapat melaksanakan ibadah, termasuk dalam Bulan Ramadhan ini. Selama penyegelan terjadi, JAI melaksanakan ibadah di halaman Masjid Al-Hidayah, atau berpindah-pindah tempat. Padahal, Masjid Al-Hidayah telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam UU Bangunan Gedung. Masjid dimaksud telah memiliki IMB yang dikeluarkan oleh Pemkot Depok pada 24 Agustus 2007.

Adapun alasan Satpol PP melakukan penyegelan Rumah Ibadah, adalah Peraturan Walikota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Bagi Pengurus dan Anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok; Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Menteri Agama.

Walikota Depok, juga pernah mengeluarkan surat perihal kegiatan Jemaat Ahmadiyah yang meminta Jemaat Ahmadiyah tidak melaksanakan aktifitas/kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Hidayah. Perbuatan ini semakin melegitimasi praktik diskiminatif yang berwujud dalam bentuk penyegelan Masjid Al-Hidayah, sehingga mengakibatkan JAI tidak dapat melaksanakan ibadah. Melanggar prinsip-prinsip konstitusional, dan bertentangan dengan hukum hak asasi manusia, yang mengatur bahwa: “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Atas dasar permasalahan tersebut, Yayasan Satu Keadilan (YSK) mengajukan langkah hukum dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan mekanisme Citizen Law Suite (CLS) terhadap Pemerintah. Mekanisme tersebut ditempuh karena melihat kedudukan YSK yang juga berfokus melakukan advokasi di isu penegakan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan demokrasi, khususnya pembelaan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu YSK beranggapan pemerintah pusat telah lalai dalam menjamin dan melindungi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Depok.

Oleh karena itu, kami Tim Pembela Kebebasan Sipil berpendapat:

1. Tindakan Satpol PP Depok yang melakukan penyegelan secara tidak sah dan sewenang-wenang telah melanggar hak beribadah sekaligus menghambat penikmatan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan para Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok sebagaimana yang telah dijamin dalam Konstitusi tepatnya Pasal 28 E Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945;

2. Pemerintah pusat hingga saat ini telah lalai dan pemerintah daerah telah dengan sengaja melanggar hak beribadah, beragama, dan berkeyakinan bagi JAI Depok yang dapat ditunjukkan dengan belum ada tindakan sama sekali dari pemerintah pusat atas pelanggaran hak beribadah, beragama, dan berkeyakinan yang dialami oleh JAI Depok;

3. Yayasan Satu Keadilan bersama dengan Tim Pembela Kebebasan Sipil mengajukan gugatan Citizen Law Suite untuk menggugat kelalaian dan/atau kesengajaan negara dalam menjamin hak setiap warga negara, khususnya hak beribadah, beragama, dan berkeyakinan bagi JAI Depok;

Demikian siaran pers ini, terimakasih.

Tim Pembela Kebebasan Sipil

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *