Foto :Nasruddin Bahar Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh.
MAJALAHCEO. COM.- BANDA ACEH. Memenuhi Pasal 88 Perpres 16 Tahun 2018 terhitung 31 Desember 2020 Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Wajib dijabat oleh Pejabat Fungsional yang sesuai dengan Regulasi yang berlaku
Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi para calon pendaftar, seperti memiliki akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 tahun sebagai pengguna anggaran atau Kuasa Penguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok kerja Pemilihan (Pokmil) Pendidikan paling rendah Strata -1 (S1) atau Diploma 4 (D4) dan Pangkat paling rendah penata muda (III/a) demikian ucap koordinator LPLA (Lembaga Pemantau Lelang Aceh)
Pertanyaannya apakah Aceh sudah siap menindaklanjuti Amanah Perpres 16/2018 tersebut. Jika kita mengamati kesiapan SDM nya kita patut pesimis karena tidak ada usaha maksimal dari Pemerintah Daerah dari Propinsi sampai dengan Kabupaten/Kota utk melakukan uji kompetisi kepada para calon Pejabat Fungsional tersebut sebut Cek Nas panggilan sehari hari Koordinator LPLA Sabtu (5/12/2020) di Kantornya kawasan Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh
Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA) yang selama ini “Inten” memantau Proses tender di Aceh merasa prihatin atas kejadian tersebut. Jika Pomil dan PA/KPA belum lulus uji Kompetisi bagaimana dengan Kontrak dan hasil Pemilihan Tender Tahun Anggaran 2021 boleh dikatakan “Ilegal” karena melanggar Undang Undang, demikian tutupnya pada media ini, [Msd Id]
[5/12 12:42] l
