Keterangan Gambar:
KUASA hukum Tergugat I, II, III, IV, V saat memberi keterangan pers di halaman Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.
MAJALAHCEO.COM – PADANGSIDIMPUAAN- Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang menangani perkara Gugatan terkait konferensi pers Gugus Tugas Covid-19 dan pemberitaan di media online, menunda sidang pembacaan amar putusan sampai Jum’at (8/1 / 2021 ) mendatang.
Sesuai jadwal, harusnya sidang digelar pada Selasa (22/12) pukul 09:00 dengan agenda pembacaan amar putusan. Namun molor sampai beberapa jam.
Sekira pukul 12:00, Majelis Hakim diketuai Hasnul Tambunan, hakim anggota Prihatin Stio Raharjo dan Dwi Ari Mulyati, serta Panitera Pengganti Rabiul Awal Pohan membuka sidang.
Kemudian menyatakan penundaan sidang sampai Jum’at (8/1/2021) mendatang, dengan alasan Majelis Hakim belum bermusyawarah. Artinya, amar putusan belum siap untuk dibacakan.
Sementara, Saripah Hanum Lubis menggugat Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution (Tergugat I), Kadis Kesehatan Sopian Subri (II), Kadis Kominfo Islahuddin Nasution (III), media online waspada.id (IV) dan perusahaan media tersebut PT. Waspada Medan Indonesia (V).
Saripah menggugat Tergugat I, II dan III setelah menonton konferensi pers Gugus Tugas PP Covid-19 yang mengumumkan ada tiga warga Kota Padangsidimpuan yang positif Covid-19. Di antaranya anggota Polri yang tidak disebutkan nama lengkapnya oleh narasumber, tetapi hanya inisial RL.
Kapolres Padangsidimpuan AKBP Juliani Prihartini telah mengizinkan disebutkan sebagai pasien positif Covid-19 dalam konferensi pers. Bahkan menjawab konfirmasi wartawan, Kapolres yang juga wakil Ketua Gugus Tugas PP Covid-19 ini mengakui bahwa RL anggota Polri.
Saripah mengajukan gugatan dengan dalil RL adalah suaminya. Pada materi gugatan dikatatakannya, berbagai usaha miliknya mengalami kerugian akibat adanya konferensi pers tersebut. Untuk itu dia mengajukan ganti rugi dengan total Rp21 miliar.
Kemudian dia menggugat Terguat IV dan V karena memuat apa yang disampaikan oleh Tergugat I, II, III pada konferensi pers dalam berita media. Juga berita mengenai Kontak Erat pasien RL yang ‘berkeliaran’.
Romi Rambe selaku kuasa hukum Tergugat I, II, III, mengatakan bahwa Gugus Tugas PP Covid-19, bukan hanya di Padangsidimpuan, sudah biasa mengumumkan adanya pasien baru yang positif Covid-19.
Bahkan langsung menyebut nama serta jabatan si pasien, dan tidak ada keberatan atau gugatan. Tidak seperti Gugus Tugas PP Covid-19 Kota Padangsidimpuan yang hanya menyebut inisial pasien RL tetapi digugat.
Sementara Nuh Reza Sahputra selaku kuasa hukum Tergugat IV dan V mengatakan, gugatan terhadap pemberitaan media ke Pengadilan Negeri seharusnya tidak terjadi. Sebab ada UU No.40 tahun 1999 tentang Pers sebagai aturan khusus terkait pemberitaan.
UU No.40 tahun 1999 ini mengatur mekanisme yang harus ditempuh apabila terjadi keberatan atau sengketa atas suatu pemberitaan media. Kemudian sebelum dilaporkan ke Polisi atau digugat ke Pengadilan, harus didahuli laporan pengaduan ke Dewan Pers.
‘Dewan Pers lah yang menilai apakah ada unsur pidana atau perdata pada pemberitaan itu. Semua mekanisme ini tidak dilakukan Penggugat, tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri,” katanya. ( Tin )
